Kejar Target Inklusi 90%, OJK Luncurkan Ekosistem Keuangan Inklusif
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini untuk mencapai target inklusi keuangan mencapai 90% di 2024.
Salah satu upaya mengerek literasi dan inklusi di sektor keuangan ialah dengan dimulainya peluncuran Generic Model Ekosistem Keuanhan Inklusif (EKI) di Nagari Sumpur, Tanah Datar, Sumater Barat. Program ini bertujuan memberikam edukasi, literasi hingga pendampingan bagi masyarakat di pedesaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan, saat ini indeks literasi nasional sudah mencapai hampir 50% dan tingkat inklusi keuangan mencapai 85%.
Dipilihnya Nagari Sumpur sebagai pilot project program EKO ialah sebagai tindaklanjut dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang melibatkan para pelaku UMKM.
"Hari ini kami launching, untuk pertama kali kami pilih Sumpu, untuk launching ekosistem keuangan inklusif," ujar Friderica, di Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (22/6). Program ini nantinya akan direplikasi di seluruh desa lainnya di Tanah Air.
Friderica menjelaskan, Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 40,7% dan 76,88% atau masih di bawah angka tingkat nasional 49,68% dan 85,10%.
Setiap wilayah yang dipilih menerapkan EKI karena memiliki potensi, misalnya dari daya tarik wisata. Nagari Sumpur yang berada di tepi Danau Singkarak punya komoditas yang menjadi andalan warganya adalah buah sawo dan ikan bilih.
Dia juga menyebut, program EKI ini berbeda dengan program OJK sebelumnya, karena tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi.
Program EKI mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
