Pemerintah Belum Siapkan Sanksi untuk Pemda Terkait Kebakaran Hutan
Oleh Fahmi Ramadhan, 18/9/2019, 21.54 WIB
Kasus Karhutla saat ini, seharusnya bisa direspons cepat oleh Pemda dengan memadamkan titik titik api agar tak membesar.
Nasional
-
Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat
Selama ini pengusutan perkara korupsi di sektor migas butuh waktu lama karena memang prosesnya cukup rumit.
-
Soal UU KPK, Wiranto Tepis Tudingan Pemerintah Jokowi Dukung Korupsi
Meski KPK nantinya berstatus sebagai lembaga eksekutif, kewenangan dan kinerja lembaga antirasuah itu akan tetap terbebas dari pengaruh kekuasaan.
- Nasional
Jejak Imam Nahrawi dari Aktivis, Menteri, hingga Tersandung Korupsi
- Nasional
DPD Usul 15 Calon Anggota Baru BPK, Mayoritas Politisi dan Anggota DPR
-
18/9/2019, 19.27 WIB
NasionalPengesahan UU KPK Dinilai Berpotensi Turunkan Minat Investasi Jika penegakan hukum yang dilakukan KPK melemah, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat memunculkan ketidakpastian dalam investasi.
-
18/9/2019, 19.16 WIB
NasionalDewan Pers Panggil Ahli untuk Analisis Kasus Sampul Majalah Tempo Dewan Pers akan mengundang Tempo dan pihak terlapor untuk proses mediasi.
-
18/9/2019, 19.00 WIB
NasionalVideo: Jokowi Kecewa, Kebakaran Hutan Terjadi Berulang Presiden menilai kebakaran dapat dicegah jika aparat bekerja secara optimal.
-
-
18/9/2019, 17.52 WIB
NasionalKPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai Tersangka Korupsi Hibah KONI Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah KONI.
-
18/9/2019, 17.13 WIB
NasionalWiranto Perintahkan Pejabat Baru Benahi Persoalan Papua hingga KPK Tiga masalah adalah kerusuhan Papua, revisi UU KPK, serta kebakaran hutan dan lahan.
-
18/9/2019, 16.16 WIB
NasionalPKS Persoalkan Pemindahan Ibu Kota akan Memicu Masalah Baru Pemindahan ibu kota dinilai akan menjadi masalah baru jika dipaksakan tanpa ada dasar hukum yang jelas.
-
18/9/2019, 15.22 WIB
NasionalIstri Gus Dur Jengkel RUU KPK Disahkan Sinta mengatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi publik ketika mengesahkan RUU KPK.
