Bersih-Bersih Auditor, BPK Akan Tindak Lanjuti Surat Kaleng
KATADATA ? Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis bertekad membersihkan lembaganya dari auditor nakal. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menindaklanjuti informasi dari surat kaleng.
?Surat kaleng, kalau informasinya akurat, akan kami tindaklanjuti,? kata Harry kepada Katadata, Selasa (26/11).
Selama ini, BPK menerima banyak surat kaleng dari masyarakat yang memberikan informasi tentang praktik penyelewengan di suatu institusi. Harry mengatakan, penindaklanjutan surat kaleng tersebut merupakan bagian dari unit pengaduan masyarakat dan whistleblower yang akan dikembangkan auditor negara ini.
BPK akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keselamatan pemberi informasi yang bisa mengungkap adanya praktik korupsi. Upaya bersih-bersih ini bertujuan memenuhi harapan masyarakat agar hasil audit lembaga itu kredibel dan bisa dipercaya.
?Beberapa kali terjadi, BPK memberi predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi kemudian ada pejabat yang ditangkap tangan. Akibatnya audit BPK dipertanyakan,? ujar ekonom yang pernah menjadi politisi Partai Golkar ini.
Sepanjang 2014, BPK telah memberikan predikat WTP kepada 74 persen kementerian dan lembaga negara, serta 34 persen pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Predikat WTP tidak bisa menjamin sebuah lembaga seratus persen bersih dari korupsi. Harry tidak menampik adanya kemungkinan auditor yang main mata dengan objek yang diaudit.
Di samping kemungkinan auditor nakal, faktor sampel yang diambil menjadi penyebab beberapa lembaga yang laporan keuangannya dinyatakan WTP tapi pejabatnya terlibat korupsi. Dia mencontohkan, kasus korupsi Quran di Kementerian Agama.
?Opini BPK adalah WTP, tapi memang pengadaan Quran itu tidak masuk dalam sampel yang diperiksa. Jadi bukan karena auditornya nakal,? ujarnya.
Oleh sebab itu, teknik pengambilan sampel juga akan diperbaiki sehingga hasil pemeriksaan atau opini BPK bisa lebih mencerminkan tingkat kebersihan sebuah lembaga. Dalam hal ini, BPK juga akan mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk saling bersinergi sehingga proses audit lebih efisien.
