BPK RI: Berita BPK Terkini - Kabar BPK Hari ini: BPK Akan Audit Lembaga Pengelola Investasi karena Modal Awal dari APBN

Dalam laporan keuangan yang diserahkan ke BPK, Jiwasraya tercatat memiliki kewajiban pada tahun lalu sebesar Rp 52,74 triliun.

BPK meminta pemerintah memitigasi keterlambatan pembayaran restitusi atau kembalian pajak yang menjadi temuan berulang.

Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya untuk tahun 2019 seharusnya rampung pada bulan lalu.

BPK menemukan terdapat pengelolaan dana APBN 2019 melalui rekening pribadi di lima K/L sebesar Rp 71,78 miliar, salah satunya di Kementerian Pertahanan.

Meski mengantongi opini WTP atas LKPP 2019, BPK menyebut sejumlah masalah bawaan yang belum diselesaikan pemerintah.

Selain rasio utang yang naik terhadap PDB, BPK juga menyoroti pembiayaan anggaran yang melebihi defisit anggaran pada 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019.

BPK akan memulai audit investigasi BUMN yang bertransaksi dengan PT Asuransi Jiwasraya.

Audit lanjutan yang dijalankan bertujuan mengungkap peran OJK, bursa, Kementerian BUMN dan BUMN tertentu yang terkait dengan transaksi Jiwasraya.

BPK menganggap tuduhan Benny Tjokro tidak berdasar dan akan mengadukan ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik.

Secara keseluruhan, audit BPK mengungkap 117 temuan, yang memuat 165 permasalahan pada 10 BPD dengan potensi kerugian Rp 422,42 miliar.

BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa, dan sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3%) telah ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan permasalahan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tujuh bank.

Sri Mulyani menilai audit penting untuk tata kelola yang baik. Sementara, BPK berpendapat audit tidak bisa menjadi dasar untuk membayar dana bagi hasil.

Berbagai kelalaian OJK yang ditemukan BPK adalah pengawasan penyaluran dan hapus buku kredit, pelanggaran BMPK, dan soal kredit bermasalah.