BPK RI: Berita BPK Terkini - Kabar BPK Hari ini

BPK memperingatkan skema pembiayaan untuk menutupi pembengkakan biaya alias cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung berpotensi membebani keuangan PT KAI.

BPK memerintahkan Hutama Karya menyelesaikan penugasan jangka panjang tanpa menunggu pencairan PMN. Pasalnya, proyek Jalan Tol Trans Sumatera menyangkut hajat hidup orang banyak.

BPK menyatakan PMN senilai Rp 10,4 triliun untuk mendanai pekerjaan 13 BUMN belum diselesaikan.

Mayoritas laporan kementerian dan lembaga (K/L) memperoleh opini WTP, kecuali milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

BPK menemukan, sekitar 8.790 hektare lahan di 33 ruas jalan tol tersebut diketahui belum bersertifikat.

BPK menemukan terdapat penggunaan anggaran negara yang tidak hemat dan tidak patuh sebesar Rp 25,85 triliun sepanjang semester dua tahun lalu.

BPK menemukan penyaluran dana FLPP terhadap 256 debitur tidak tepat sasaran dan 5.679 debitur tidak sesuai ketentuan.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI hari ini.

BPK juga akan memeriksa laporan dari pembayaran iuran penerima Jaminan Kesehatan Nasional.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara. Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan wewenang BPK.

Dampak dari kekeliruan laporan keuangan tersebut adalah potensi sengketa oleh pihak ketiga terhadap aset yang dimiliki Komcad.

Laporan BPK menemukan bahwa KKKS masih menunggak pembayaran denda atas keterlambatan setoran lifting minyak bagian negara sebesar Rp 108 miliar.

Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih menjelaskan, perusahaan sudah menindaklanjuti laporan BPK dan sudah membayarkan klaim JKM.

Laporan BPK menemukan pemborosan pada implementasi program digitalisasi SPBU Pertamina salah satunya dari sisi pemanfaatan yang belum maksimal.

Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, dan ditargetkan masalah pajak ini dapat tuntas pada 2022.