BPK RI: Berita BPK Terkini - Kabar BPK Hari ini: Lima Target Pembangunan Berkelanjutan Terancam Akibat Pandemi Covid-19

Sebanyak 6.702 permasalahan keuangan negara senilai Rp 8,28 triliun yang ditemukan BPK pada semester I 2020 merupakan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan skema gross split membuat pengawasan negara terhadap proyek hulu migas berkurang.

Pemerintah segera membentuk Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi dengan modal awal mencapai Rp 75 triliun.

Beragam program bantuan yang diusung oleh kementerian atau lembaga yang berbeda berisiko tumpang tindih.

Salah satu temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM 2019 terkait pembayaran subsidi BBM dan listrik ke Pertamina dan PLN.

MoU serupa pernah ditandatangani BPK dengan Polri pada tahun 2008 dan 2011.

BPK berencana mengkaji secara mendalam anggaran proyek Palapa Ring. Ini untuk mengantisipasi adanya kriminalisasi dari oknum tertentu.

Menurut Kemenkeu, BPK hanya fokus pada pemeriksaaan laporan keuangan. Sehingga opini WTP tak menjamin pemerintah pusat bebas dari tindakan korupsi.

Kemenkeu minta K/L menutup rekening yang menerima aliran dana APBN atau melaporkan rekening tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam laporan keuangan yang diserahkan ke BPK, Jiwasraya tercatat memiliki kewajiban pada tahun lalu sebesar Rp 52,74 triliun.

BPK meminta pemerintah memitigasi keterlambatan pembayaran restitusi atau kembalian pajak yang menjadi temuan berulang.

Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya untuk tahun 2019 seharusnya rampung pada bulan lalu.

BPK menemukan terdapat pengelolaan dana APBN 2019 melalui rekening pribadi di lima K/L sebesar Rp 71,78 miliar, salah satunya di Kementerian Pertahanan.

Meski mengantongi opini WTP atas LKPP 2019, BPK menyebut sejumlah masalah bawaan yang belum diselesaikan pemerintah.

Selain rasio utang yang naik terhadap PDB, BPK juga menyoroti pembiayaan anggaran yang melebihi defisit anggaran pada 2019.