BPK RI: Berita BPK Terkini - Kabar BPK Hari ini

BPK mengatakan permasalahan pada Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian antara lain adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Menteri BUMN Erick Thohir sendiri tengah meminta Komisi VI DPR untuk membahas RUU BUMN yang sudah beberapa tahun mandek.

Ini uang rakyat, uang negara, harus merasa tiap tahun pasti diaudit," kata Jokowi.

Jokowi berjanji kepada BPK bahwa pemerintahan selanjutnya akan serius memperhatikan rekomendasi auditor negara.

DPR telah menyetujui pengajuan PMN tunai dan nontunai untuk BUMN pada APBN tahun anggaran 2024. Nilai PMN tersebut mencapai Rp 27,45 triliun.

BPK menemukan 3 masalah dalam laporan keuangan tahunan BI mulai dari penentuan harga acuan nilai wajar SBN, Layanan BI Fast dan manajemen keberlangsungan tugas BI.

BPK melaporkan bahwa LPS belum membentuk penyisihan kerugian penurunan piutang atas akun piutang lainnya. Selain itu, ditemukan juga adanya permasalahan pada pengaturan akun beban kepegawaian.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan penyimpangan belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp39,26 miliar pada 46 Kementerian/Lembaga Negara.

BPK mengungkap penyimpangan dana perjalan dinas PNS senilai Rp 39,36 miliar di 46 kementerian/lembaga pada tahun 2023.

OJK merespons temuan BPK terkait pengawasan atas perusahaan pembiayaan tutup, yang dinilai belum optimal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap beberapa akar masalah aktivitas yang terindikasi fraud, di BUMN farmasi PT Indofarma Tbk (INAF).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan akar masalah aktivitas yang terindikasi fraud pada perusahaan farmasi BUMN PT Indofarma Tbk (INAF).

BPK menemukan dana bansos senilai Rp 208,52 miliar yang tak terpakai dan belum dikembalikan ke kas negara.

BPK menemukan empat masalah dalam pembangunan IKN, mulai dari pendanaan, infrastruktur, manajemen pembangunan hingga pengelolaan aset.

BPK menemukan masalah pengelolaan dana Tapera peserta pada 2020 dan 2021. Hal ini mengakibatkankan PNS dan ahli warisnya tidak mendapatkan haknya.