Porsi Terbesar Pemanfaatan CPO Fund untuk Biodiesel

KATADATA ? Porsi pemanfaatan dana pendukung industri minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Supporting Fund paling besar akan dipakai untuk pengembangan biodiesel. Pemerintah menginginkan, biodiesel dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang membebani keuangan negara.

?Persentasenya saya nggak bisa sampaikan. Porsi terbesar paling tidak untuk biodiesel. Setelah itu replanting (penanaman kembali), serta riset dan pengembangan (research and development),? kata Menteri Keuangan Bambang Brodjoengoro di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (15/6).

Dia menyampaikan, kebijakan ini untuk mendukung pengunaan biodiesel dari 10 persen menjadi 15 persen. Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi kebutuhan impor BBM, sehingga dapat menjaga defisit transaksi berjalan tetap pada batas toleransi.

Program ini juga bertujuan untuk membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (replanting) dari tanaman sawit rakyat dan mendorong pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, dana ini akan dihitung sebagai entitas pajak yang terpisah dan secara administrasinya akan dikelola oleh bank kustodian yang ditunjuk pemerintah. Penggunaannya pun harus sesuai dengan kebijakan aset alokasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Pemerintah juga akan membatasi tugas BLU CPO Fund, yakni mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya konflik kepentingan dan kebijakan yang tumpang tindih.

Pungutan dana ini akan dilakukan mulai 1 Juli 2015 dengan tarif pada kisaran US$ 10-US$ 40 per ton untuk produk turunannya. Sedangkan untuk CPO murni sebesar US$ 50 per ton. Tarif ini juga akan diharmonisasikan dengan bea keluar untuk memperkuat instrumen fiskal guna mendorong program hilirisasi industri sawit. Penyesuaiannya akan diatur oleh Menteri Keuangan.

Nantinya, pengelolaan dana ini akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund yang akan mulai tanggal yang sama. Pemerintah sudah menunjuk mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama. Sedangkan Yuniar Yanuar Rasyid ditunjuk sebagai Direktur Keuangan. Adapun, empat direktur lainnya akan dipilih melalui proses seleksi.

Sementara badan pengelola terdiri atas Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil sebagai ketua dewan pengarah. Menteri Keuangan sebagai pengawas BLU. Serta, dewan pengarah yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Selain itu, dari perwakilan dari dunia usaha antara lain Theodore Permadi Rachmat atau yang akrab disapa Teddy Rachmat, mantan Presiden Direktur PT. Astra International Tbk. Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) Martias, Presiden Direktur PT. Astra International Tbk Sugiarto mewakili pengguna biodiesel. Kemudian, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad dan, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mewakili pemangku kepentingan industri kelapa sawit.