Pemerintah Akan Persempit Celah Bisnis Makelar Gas
KATADATA ? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan mengenai tata kelola gas bumi. Aturan yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) ini diharapkan dapat mempersempit adanya permainan para makelar gas.
Dengan aturan ini nantinya hanya pedagang yang memiliki infrastruktur yang melakukan jual beli gas. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dari 60 pedagang atau trader gas, hanya 15 pedagang yang memiliki infrastruktur.
"Perpres tentang tata kelola gas ini sedikit banyak menyelesaikan fungsi perantara dalam mata rantai gas. Dengan peraturan ini, pelaku usaha distribusi gas yang tidak punya infrastruktur harus ditertibkan," kata Sudirman beberapa waktu lalu.
Saat ini pelaku usaha distribusi gas bumi masih diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki infrastruktur. Ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.
Masalahnya, aturan ini bisa memberikan celah praktik bisnis tidak sehat di sektor migas. Setiap orang bisa mendapatkan alokasi gas, tapi tidak memiliki infrastruktur. Keberadaan para trader gas yang tidak punya infrastruktur ini memang sering dikeluhkan, karena harga jual gas menjadi lebih mahal.
Para trader tidak memiliki infrastruktur seperti pipa dan sebagainya, hanya bermodalkan kertas berisikan alokasi gas yang didapat. Alokasi gas tersebut, kata Sudirman, kemudian diperdagangkan dan menimbulkan terjadinya praktik percaloan. Akhirnya hal ini membuat harga gas yang didapat konsumen menjadi lebih mahal.
