KEMENTERIAN: Berita Terkini Kementerian - Kabar Terbaru Hari ini

Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk membuka dialog dengan publik, menerima masukan dari masyarakat, dan menegaskan komitmen terhadap kebijakan.

DPR RI mengesahkan revisi UU tentang penyelenggaraan haji dan umrah yang mengubah BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, mempersiapkan pemerintah untuk mengeluarkan perpres terkait.

Pemerintah sedang mempersiapkan kementerian baru untuk pengelolaan haji dan umrah, tergantung pada pengesahan RUU Penyelenggara Haji dan Umrah.

Pemerintah berencana membentuk Kementerian Haji untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan ibadah haji dan umrah dengan Arab Saudi, menyusul revisi UU Nomor 8 Tahun 2019.

Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu anggaran paaling besar mencapai Rp 268 triliun, melonjak dibandingkan tahun lalu Rp 116,64 triliun.

Saat defisit APBN 2025 bertambah, beberapa kementerian mulai mengajukan tambahan anggaran untuk 2026, yang saat ini dibahas bersama DPR.

Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang meminta Kedubes Eropa untuk mendampingi istri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.

Kementerian Transmigrasi mengajak para investor untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru demi kesejahteraan rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan standar biaya harian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk Tahun Anggaran 2026 melalui PMK Nomor 32 Tahun 2025, berlaku sejak diundangkan.

Industri bubur kertas dan kertas berhubungan langsung dengan ancaman global, seperti perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati, dan limbah industri.

Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan menoleransi praktik pembuangan sampah ilegal.

Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, terlibat sebagai pimpinan di Danantara, yang baru saja direformasi di bawah aturan terbaru yang disahkan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perubahan dari sertifikat tanah lama ke elektronik tidak otomatis, dimana sertifikat analog masih tetap berlaku.

Untuk mudik lebaran 2025, ada total 132,77 km jalan tol baru di Indonesia, termasuk empat ruas tol baru yang beroperasi gratis, menyusul kebijakan diskon tarif untuk kelancaran perjalanan.

Lembaga Administrasi Negara menerbitkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara di instansi mereka untuk mengomentari kebijakan efisiensi negara.