Tiga Kementerian Belum Selesaikan Paket Regulasi Kebijakan
KATADATA - Pemerintah tengah mengevaluasi perkembangan atau pencapaian enam paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis sejak awal September lalu. Dari hasil evaluasi itu, masih ada sekitar 30 persen peraturan yang belum dideregulasi, baik direvisi maupun pembuatan peraturan baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, sekitar 70 persen peraturan dari paket kebijakan ekonomi jilid pertama hingga keenam sudah rampung dan diterbitkan. Paling istimewa adalah paket kebijakan jilid VI yang baru diumumkan awal November lalu, namun saat ini semua peraturannya sudah diterbitkan.
Namun, masih ada sekitar 30 persen peraturan dari semua paket kebijakan ekonomi tersebut yang belum rampung dan diterbitkan. Sebagian besar termasuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan pada 9 September lalu.
Sekadar informasi, paket jilid I itu terdiri atas deregulasi sejumlah peraturan, debirokrasi alias penyederhanaan perizinan usaha dan penegakan hukum serta kepastian usaha. Ada sebanyak 134 peraturan yang diperbaiki atau dibuat baru, terdiri atas 17 peraturan pemerintah (PP), 11 peraturan presiden (Perpres), dua instruksi presiden (Inpres), 96 peraturan menteri (Permen) dan delapan aturan lainnya.
Menurut Darmin, 30 persen peraturan yang belum diterbitkan itu merupakan kewenangan tiga kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Paket kebijakan pertama masih agak banyak yang belum selesai peraturannya. Minggu lalu, satu kementerian (Kementerian Pertanian) baru tuntas. Tinggal tiga kementerian lagi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (23/11).
