KEBIJAKAN - Berita Terkini Aturan dan Kebijakan Pemerintah - Terbaru Hari ini

Kegiatan riset membutuhkan proses panjang dan penuh kehati-hatian. Tanpa fondasi metodologi yang kuat hasil riset tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah terlihat gamang menentukan nasib para CPNS. Pengangkatan yang semula dijadwalkan pada 1 April diundur menjadi Oktober 2025 sebelum akhirnya dimajukan di akhir Juni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perjuangannya menghadapi kelompok yang menolak kebijakannya untuk kemajuan demokrasi dan transparansi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% beserta berbagai insentif ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.

IMF memperingatkan risiko peningkatan utang global yang dapat menekan ekonomi, dengan proyeksi utang publik global mendekati 100% dari PDB pada akhir dekade ini.

Bank Dunia mengidentifikasi tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik mulai dari perubahan perdagangan, perlambatan di Cina, dan ketidakpastian kebijakan dunia.

Kemenkeu menyatakan bahwa turunnya kelas menengah disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencari solusi jangka panjang.

Kebijakan fiskal Vietnam pada 2025 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk infrastruktur dan reformasi gaji.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud menantang investor untuk berhenti transaksi di pasar modal. Imbas kekecewaan berlakunya sistem full call auction di papan pemantauan khusus.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan peninjauan ulang kebijakan Full Call Auction (FCA) di Papan Pemantauan Khusus akan selesai secepatnya.

Kalangan pelaku pasar bereaksi negatif dengan diterapkannya kebijakan lelang berkala secara penuh atau full call auction (FCA) di papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia.

Serikat buruh menentang kebijakan iuran Tapera dan berencana menyiapkan aksi unjuk rasa skala besar.

Bappenas mengungkapkan tiga tantangan pembangunan hijau yaitu kebijakan, investasi dan teknologi.

OJK resmi menghentikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) atau multifinance.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang terjadi beberapa hari bukan disebabkan oleh penerapan papan pemantauan khusus tahap kedua atau full call auction.