KEBIJAKAN - Berita Terkini Aturan dan Kebijakan Pemerintah - Terbaru Hari ini

Dari keran air di perkotaan sampai jalan desa dan pupuk petani, rakyat membayar sendiri apa yang tidak pernah tiba dari negara. Itu adalah ongkos paling konkret dari kebijakan yang terus dibongkar set

Percepatan transisi energi juga semakin relevan seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global.

Moody’s Ratings pada Kamis (5/2) kemarin memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Bagaimana pemerintah harus menyikapi itu?

Publik tidak hanya menilai negara dari seberapa keras ia bersikap, tetapi dari seberapa jauh kebijakan itu memperbaiki kehidupan mereka.

Libur sekolah seharusnya dipandang sebagai jendela evaluasi program MBG, bukan sekadar jeda administratif yang harus diakali agar distribusi tetap berjalan.

Para pelaku riset juga perlu berbenah, tidak hanya dengan meningkatkan kapasitas keilmuan, tetapi juga dengan membangun budaya kolaboratif dan keterbukaan.

Indonesia menghadapi paradoks kebijakan industri: deregulasi diperlukan demi efisiensi dan daya tarik investasi. Namun, TKDN tetap menjadi instrumen proteksi bagi produk dalam negeri.

Inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian pengambil kebijakan: sektor energi yang merupakan urat nadi perekonomian jangan sampai dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang jelas.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam International Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, mengatakan kebijakan makroekonomi saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap iklim.

Cari tahu apa itu Sumitro Plan, kebijakan pemerintah pasca-kemerdekaan yang dirancang Sumitro Djojohadikusumo untuk mendorong industrialisasi.

Kegiatan riset membutuhkan proses panjang dan penuh kehati-hatian. Tanpa fondasi metodologi yang kuat hasil riset tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah terlihat gamang menentukan nasib para CPNS. Pengangkatan yang semula dijadwalkan pada 1 April diundur menjadi Oktober 2025 sebelum akhirnya dimajukan di akhir Juni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perjuangannya menghadapi kelompok yang menolak kebijakannya untuk kemajuan demokrasi dan transparansi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% beserta berbagai insentif ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.

IMF memperingatkan risiko peningkatan utang global yang dapat menekan ekonomi, dengan proyeksi utang publik global mendekati 100% dari PDB pada akhir dekade ini.