KEBIJAKAN - Berita Terkini Aturan dan Kebijakan Pemerintah - Terbaru Hari ini

Kalangan pelaku pasar bereaksi negatif dengan diterapkannya kebijakan lelang berkala secara penuh atau full call auction (FCA) di papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia.

Serikat buruh menentang kebijakan iuran Tapera dan berencana menyiapkan aksi unjuk rasa skala besar.

Bappenas mengungkapkan tiga tantangan pembangunan hijau yaitu kebijakan, investasi dan teknologi.

OJK resmi menghentikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) atau multifinance.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang terjadi beberapa hari bukan disebabkan oleh penerapan papan pemantauan khusus tahap kedua atau full call auction.

Kebijakan pemerintahan Justin Trudeau yang membebaskan minyak pemanas rumah dari pajak karbon menimbulkan polemik.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai kebijakan single salary dapat memberikan peningkatan pendapatan secara umum kepada ASN, TNI, dan Polri.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan peraturan yang menjelaskan, mengontrol dan memberikan batasan dalam hubungan dagang dengan negara lain.

KTT ABIS 2023 mengeksplorasi keterlibatan sektor swasta dalam melakukan reformasi kebijakan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) buka suara terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku kredit macet di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mendukung rencana Bank Indonesia yang akan meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial perbankan mulai 1 Oktober mendatang.

Kalangan pelaku industri perbankan menyatakan siap mendukung kebijakan pemerinah terkait rencana menghapus kredit macet bagi segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

BEI akan mulai memberlakukan jadwal perdagangan baru mulai Senin, 3 April 2023. Ada perubahan jam perdagangan dan batasan ARB tetap 7%.

OJK tidak memperpanjang kebijakan relaksasi di pasar modal, di antaranya kebijakan mengembalikan jam perdagangan sebelum pandemi, relaksasi ARB hingga trading halt selama 30 menit perdagangan bursa.