KEBIJAKAN - Berita Terkini Aturan dan Kebijakan Pemerintah - Terbaru Hari ini

Kemenkeu menyatakan bahwa turunnya kelas menengah disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencari solusi jangka panjang.

Kebijakan fiskal Vietnam pada 2025 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk infrastruktur dan reformasi gaji.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud menantang investor untuk berhenti transaksi di pasar modal. Imbas kekecewaan berlakunya sistem full call auction di papan pemantauan khusus.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan peninjauan ulang kebijakan Full Call Auction (FCA) di Papan Pemantauan Khusus akan selesai secepatnya.

Kalangan pelaku pasar bereaksi negatif dengan diterapkannya kebijakan lelang berkala secara penuh atau full call auction (FCA) di papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia.

Serikat buruh menentang kebijakan iuran Tapera dan berencana menyiapkan aksi unjuk rasa skala besar.

Bappenas mengungkapkan tiga tantangan pembangunan hijau yaitu kebijakan, investasi dan teknologi.

OJK resmi menghentikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) atau multifinance.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang terjadi beberapa hari bukan disebabkan oleh penerapan papan pemantauan khusus tahap kedua atau full call auction.

Kebijakan pemerintahan Justin Trudeau yang membebaskan minyak pemanas rumah dari pajak karbon menimbulkan polemik.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai kebijakan single salary dapat memberikan peningkatan pendapatan secara umum kepada ASN, TNI, dan Polri.

Kebijakan perdagangan internasional merupakan peraturan yang menjelaskan, mengontrol dan memberikan batasan dalam hubungan dagang dengan negara lain.

KTT ABIS 2023 mengeksplorasi keterlibatan sektor swasta dalam melakukan reformasi kebijakan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) buka suara terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku kredit macet di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mendukung rencana Bank Indonesia yang akan meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial perbankan mulai 1 Oktober mendatang.