KEBIJAKAN - Berita Terkini Aturan dan Kebijakan Pemerintah - Terbaru Hari ini

Para pelaku riset juga perlu berbenah, tidak hanya dengan meningkatkan kapasitas keilmuan, tetapi juga dengan membangun budaya kolaboratif dan keterbukaan.

Indonesia menghadapi paradoks kebijakan industri: deregulasi diperlukan demi efisiensi dan daya tarik investasi. Namun, TKDN tetap menjadi instrumen proteksi bagi produk dalam negeri.

Inilah yang menjadi kekhawatiran sebagian pengambil kebijakan: sektor energi yang merupakan urat nadi perekonomian jangan sampai dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang jelas.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam International Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, mengatakan kebijakan makroekonomi saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap iklim.

Cari tahu apa itu Sumitro Plan, kebijakan pemerintah pasca-kemerdekaan yang dirancang Sumitro Djojohadikusumo untuk mendorong industrialisasi.

Kegiatan riset membutuhkan proses panjang dan penuh kehati-hatian. Tanpa fondasi metodologi yang kuat hasil riset tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah terlihat gamang menentukan nasib para CPNS. Pengangkatan yang semula dijadwalkan pada 1 April diundur menjadi Oktober 2025 sebelum akhirnya dimajukan di akhir Juni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perjuangannya menghadapi kelompok yang menolak kebijakannya untuk kemajuan demokrasi dan transparansi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% beserta berbagai insentif ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.

IMF memperingatkan risiko peningkatan utang global yang dapat menekan ekonomi, dengan proyeksi utang publik global mendekati 100% dari PDB pada akhir dekade ini.

Bank Dunia mengidentifikasi tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik mulai dari perubahan perdagangan, perlambatan di Cina, dan ketidakpastian kebijakan dunia.

Kemenkeu menyatakan bahwa turunnya kelas menengah disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencari solusi jangka panjang.

Kebijakan fiskal Vietnam pada 2025 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk infrastruktur dan reformasi gaji.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud menantang investor untuk berhenti transaksi di pasar modal. Imbas kekecewaan berlakunya sistem full call auction di papan pemantauan khusus.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan peninjauan ulang kebijakan Full Call Auction (FCA) di Papan Pemantauan Khusus akan selesai secepatnya.