Tol Bandung Terganjal Lahan, Ridwan Kamil Minta Bantuan Rizal Ramli
KATADATA - Rencana pemerintah Kota Bandung membangun tol dalam kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tollroad (BIUTR) masih terhambat. Faktor penghambatnya adalah pembebasan lahan yang dimiliki 13 Kementerian dan Lembaga (K/L). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Waklikota Bandung Ridwan Kamil meminta bantuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Ridwan mengatakan masih ada lahan sepanjang 15 kilometer dari total tol BIUTR fase I ruas Pasteur – Cileunyi sepanjang 20,6 kilometer, yang lahannya belum dibebaskan. Alhasil, pembangunan proyek tol ini belum bisa dilakukan. Padahal, dari sisi pendanaan sudah tidak masalah. Seperti diketahui tol BIUTR fase I ini dibiayai dari pendanaan Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp 5 triliun. Sedangkan total kebutuhan pendanaan jalan tol yang terdiri atas dua ruas ini sekitar Rp 6,9 triliun.
"Ini cukup sulit, apalagi koordinasi pembebasan lahannya harus dilakukan dengan pemerintah pusat," kata Ridwan seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Maritim, Jakarta, Selasa (24/11). Karena itu, dia meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Rizal Ramli. Alasannya, permasalahan lahan ini dapat diselesaikan lebih cepat dengan koordinasi pada level menteri. "Kalau level pemerintah kota sanggupnya satu-satu, kalau menteri kan bisa langsung ke seluruh K/L.”
Sekadar informasi, 13 K/L yang memiliki lahan di proyek jalan tol BIUTR fase I itu adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Perhubungan. Lalu ada lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah Kota Bandung perlu bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut karena pembangunan tol BIUTR direncanakan mulai tahun depan. "Harusnya Januari tahun depan bisa diluncurkan proyeknya," kata Ridwan.
Dalam kesempatan yang sama, Rizal Ramli mengatakan akan segera menyurati 13 K/L yang memiliki lahan tersebut agar dapat digunakan untuk proyek jalan tol BIUTR. Tanah milik negara yang akan digunakan untuk kepentingan publik seperti jalan tol ini, sebetulnya tidak perlu diganti. Namun, apabila ada kementerian atau lembaga yang meminta penggantian maka akan ditawarkan beberapa skema penggantian. "Bisa diganti (menggunakan dana) APBN, bisa APBD, tukar lahan, bisa juga ditukar saham," katanya.
Rizal pun berharap pembangunan proyek jalan tol ini dapat segera dilaksanakan sehingga fase I bisa rampung tahun 2017 mendatang. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bandung akan kembali mempercepat finalisasi pencairan pinjaman untuk pengerjaan proyek BIUTR fase II, yaitu ruas Ujung Berung - Gede Bage. Targetnya, pendanan dari JICA sudah dapat dikantongi pada akhir semester pertama 2016.
