Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada pembangunan infrastruktur via skema KPBU, termasuk proyek jalan tol dan SPAM, dengan pengembalian investasi melalui tarif pengguna.
Pemerintah akan menggratiskan pajak pelaku usaha sebagai penyewa properti di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut akan berlangsung selama dua tahun.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan fokus anggaran infrastruktur tahun ini adalah untuk pembayaran proyek yang memiliki perkembangan konstruksi lebih dari 50%.
OIKN membantah kabar penghentian proyek IKN dan menegaskan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur politik serta ekosistem yudisial sesuai rencana hingga 2028.
Pemangkasan anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang baru, dimana prioritas pembangunan infrastruktur mendapat suntikan dana.
Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan pengurangan anggaran untuk infrastruktur dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun, membatalkan sejumlah proyek besar.
Kementerian PU berupaya meminta dispensasi pemotongan anggaran infrastruktur yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, guna mendukung swasembada pangan melalui pengadaan irigasi dan jalan daerah.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, APBN 2025 akan fokus pada efisiensi, termasuk pemangkasan signifikan dalam anggaran kementerian PU yang berdampak pada pelaksanaan berbagai proyek besar.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerja investor swasta yang terlibat dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur.