Kerugian akibat kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia sepanjang Juni hingga Oktober lalu mencapai Rp 221 triliun. Nilainya setara dengan 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan dan lahan di Merauke, Papua. Ardiles Rante / Greenpeace

KATADATA - Bank Dunia mencatat kerugian akibat bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia sepanjang Juni hingga Oktober lalu mencapai Rp 221 triliun. Nilainya setara dengan 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau dua kali lebih besar dari anggaran dana untuk membangun ulang alias rekonstruksi Aceh pasca-tsunami tahun 2004 silam.

"Biaya yang ditanggung untuk konsekuensi lingkungan besar. Ini perkiraan terendah karena tidak termasuk eksternalitas negatif. Dalam hal kesehatan dan siswa yang terpaksa libur karena sekolah ditutup," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop dalam acara Bank Dunia bertajuk “Indonesia Economic Quarterly” di Jakarta, Selasa (15/12).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Bank Dunia mencatat, kebakaran hutan tersebut berdampak terhadap delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Dampak kerugian pada delapan provinsi tersebut mencakup 10 bidang. Mulai dari pertanian, lingkungan, kehutanan, manufaktur dan pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan hingga alokasi dana untuk pemadaman kebakaran.

Kerugian Kebakaran Hutan
 

Kerugian terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp 66,5 triliun karena kerusakan lahan dan tanaman pangan. Dua provinsi yang paling menderita kerugian di sektor pertanian tersebut adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang masing-masing Rp 17 triliun dan Rp 15,5 triliun. Dari sisi lingkungan hidup, total nilai kerugiannya mencapai Rp 58 triliun, terutama akibat emisi karbon. Sedangkan kerugian sektor kehutanan sekitar Rp 54 triliun.

Besarnya nilai kerugian akibat bencana tersebut memicu efek berantai. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez menyatakan, musim kering berkepanjangan (El-Nino) dan kebakaran hutan tersebut turut mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2015. Dampak terbesar terjadi di Kalimantan, yang mengakibatkan ekonominya turun 1,2 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Papua turun 12,8 persen menjadi minus 0,6 persen.

Pasalnya, produksi pertanian riil menurun sebesar lima persen pada kuartal III lalu. Penurunan ini merupakan yang terbesar sepanjang empat tahun terakhir. Ndiame menambahkan, kebakaran hutan juga berdampak besar terhadap kerugian hasil ekspor dan produksi minyak sawit mentah yang nilainya pada tahun lalu masing-masing Rp 115 triliun dan Rp 168 triliun. Bencana tersebut juga menghilangkan potensi pendapatan dari produksi dan ekspor minyak sawit mentah.

Bila berkaca pada dampak terhadap sektor pertanian dan perkebunan, maka bencana itu juga memgurangi jumlah lapangan kerja. Hal itu terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam delapan bulan terakhir.

Karena itulah, Rodrigo berharap pemerintah melanjutkan komitmennya untuk membatalkan konsesi yang telah diberikan pada lahan yang tidak dikembangkan. "Dalam delapan bulan terakhir hanya ratusan ribu orang saja yang terserap. Kebakaran berdampak ke ekonomi makro, karena berkontribusi pada pengurangan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ia pun memperkirakan bahwa Indonesia bisa kembali terkena dampak ekonomi sangat besar akibat kebakaran hutan di masa depan.

Desy Setyowati
Artikel Terkait
Agus menyatakan target inflasi sebesar 3,5% nilai tukar rupiah Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS) sudah sejalan dengan proyeksi BI.
“Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB,” kata Presiden Jokowi
BEI mencatat ada peningkatan jumlah investor sebesar 20 persen pada semester I-2017