Pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Indonesia Fintech Society menginisiasi pembuatan 'universal fraud database' untuk memperketat pengawasan terhadap fraudster di industri keuangan digital.
Bank Indonesia merayakan lima tahun QRIS dengan meluncurkan QRIS Tap NFC, sebuah teknologi pembayaran nirkabel yang direncanakan beroperasi pada triwulan I 2025 untuk mempermudah transaksi.
IHSG diprediksi melanjutkan pelemahan karena pengaruh pengumuman suku bunga The Fed dan pidato Jerome Powell serta faktor nonfundamental seperti periode penawaran umum dari tiga emiten.
OJK mengeluarkan POJK No. 18/2024 untuk mendukung penyedia likuiditas efek, memastikan kegiatan perdagangan di pasar tetap lancar dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan.
OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana sebagai langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan melindungi konsumen.
Bank Indonesia telah menyelesaikan tahap pertama PoC Proyek Garuda, menguji kesiapan teknologi penyokong rupiah digital, yang memberikan wawasan mendalam untuk mengoptimalkan aspek bisnis dan teknis.
Masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di perdesaan disebabkan keterbatasan mobilitas, akses internet yang tidak memadai, hingga masih rendahnya literasi keuangan digital.
Menko Airlangga mengusulkan BRI dan BSI sebagai bullion bank utama Indonesia, menyusul pembangunan KEK Gresik yang akan menghasilkan 60 ton emas per tahun dan mendukung hilirisasi keuangan emas.
Pada awal Desember 2024, Indonesia mencatat aliran keluar bersih modal asing sebesar Rp 5,13 triliun. Hal ini menandai tantangan baru bagi stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Presiden IsDB untuk membahas peningkatan keberadaan tenaga kerja Indonesia dalam manajemen IsDB, serta reformasi dan tantangan keuangan.
Cadangan devisa Indonesia tercatat menurun menjadi US$ 150,2 miliar di November 2024, dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri namun tetap mendukung stabilitas ekonomi.