BI dan Pemerintah Siapkan Enam Langkah Menjaga Inflasi 2016
KATADATA - Menjelang berakhirnya tahun 2015, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga laju inflasi tahun depan. Tujuannya agar inflasi 2016 sesuai dengan kisaran yang sudah dipatok pemerintah, yaitu 4 persen plus-minus 1 persen.
Untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi 2016, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menggelar rapat dengan pemerintah yang diikuti oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gerdung BI, Jakarta, Rabu (23/12). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Kepala Badan Ketahanan Pangan Gardjita Budi, serta pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sebelum menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi tahun 2016, BI dan pemerintah mengevaluasi pencapaian inflasi tahun ini, yang diyakini di bawah 3 persen. “Inflasi Desember sekitar 0,5 persen, sehingga inflasi akhir tahun ini sekitar 2,9 persen,” kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat.
Koordinasi BI dan pemerintah yang semakin baik berperan penting dalam mengendalikan inflasi tahun ini. Inflasi kelompok volatile food tercatat cukup rendah seiring dengan terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan. Kondisi tersebut didukung koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah, antara lain melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan TPI daerah (TPID). Yaitu mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi, serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan.
Sejalan dengan itu, kelompok administered prices atau harga yang dikendalikan pemerintah diperkirakan mengalami inflasi yang rendah, bahkan berpotensi deflasi. Pencapaian tersebut ditopang oleh menurunnya harga energi dunia sejalan dengan penurunan harga Solar dan diskon tarif listrik industri golongan tertentu melalui paket kebijakan ekonomi jilid III. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali berkat dukungan ekspektasi inflasi yang terjaga, pelemahan nilai tukar rupiah yang terbatas dan permintaan domestik yang relatif lemah.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi tahun 2016, khususnya yang berasal dari sisi harga yang dikendalikan dan harga bahan makanan bergejolak (volatile food), diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih kuat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pasalnya, rencana kenaikan tarif listrik tahun depan berpotensi mendorong kenaikan inflasi dari sisi administered prices.
Sementara itu, tekanan inflasi volatile food diperkirakan dapat berasal dari keterbatasan pasokan sejumlah bahan pangan, termasuk beras. Penyebabnya adalah dampak El Nino yang akan berpengaruh terhadap produksi pertanian.
Berdasarkan kondisi dan gambaran itulah, BI dan pemerintah merumuskan enam langkah strategis untuk mengendalikan inflasi tahun depan. Pertama, menerapkan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi sebagai acuan program TPI dan TPID. Kedua, mengaktifkan sekretariat pengendalian inflasi di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mempermudah koordinasi di antara pusat dan daerah.
Ketiga, melibatkan KPPU dan penegak hukum untuk mengatasi permasalahan struktur pasar komoditas pangan. Keempat, menyelenggarakan Rakornas VII TPID pada Agustus 2016, yaitu setelah penetapan kepala daerah baru hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).
Kelima, berupaya mengendalikan inflasi komoditas pangan sebagai antisipasi tantangan inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) tahun 2016. “Keenam, memperkuat bauran kebijakan BI untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya pencapaian target inflasi tahun depan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam siaran pers BI.
