Bail Out Bank Tanpa Dana APBN, Pemerintah Ganti Nama RUU JPSK
KATADATA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya bersepakat mengubah sistem penyelematan bank yang berdampak sistemik dalam rancangan undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Yaitu, menghapus opsi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai penyelamatan (bail out) perbankan. Otomatis, nama calon beleid penangkal krisis keuangan itu pun berubah.
Dalam pembahasan terakhir RUU JPSK, pemerintah menyepakati keinginan DPR yang menolak sistem bail out atau memberikan suntikan dana untuk penyelamatan bank berdampak sistemik. Jadi, penyelamatan perbankan yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem keuangan, tidak menggunakan dana APBN. Sebagai gantinya, penyelematan perbankan menggunakan sistem bail in alias memaksimalkan penggunaan modal dan dana para pemilik bank yang bermasalah tersebut.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghapus enam pasal dan satu paragraf dalam rancangan UU JPSK. Pasal yang dihapus antara lain, pertama, Pasal 6 huruf k yang menyatakan bahwa penetapan keputusan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah untuk penanganan krisis keuangan.
"Karena tidak ada lagi direct exposure (dana langsung) APBN, maka huruf k ini dihapus. Intinya, kalau dulu krisis dan (bank) butuh talangan bisa dari menjual SBN. Itu kami hapus," ujar Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (10/4).
(Baca: UU JPSK Hampir Rampung, Pemilik Bank Bermasalah Bakal Diburu)
Kedua, menghapus Pasal 39 yang berbunyi: dalam kondisi krisis keuangan dan LPS kesulitan likuiditas dalam penanganan bank bermasalah, pemerintah bisa memberikan jaminan dan pinjaman. Ketiga, Pasal 41 ayat 4 yang berbunyi: kalau dana untuk restrukturisasi perbankan tidak mencukupi, pemerintah dapat mendukung LPS dengan jaminan dan pinjaman.
Tiga pasal lainnya yang dihapus adalah Pasal 49, 50, dan 51 tentang pendanaan pemerintah untuk bail out. Selain itu, KSSK menghapus paragraf enam dalam bagian penjelasan yang menyatakan: dukungan negara hanya dapat dilakukan dalam kondisi krisis keuangan melalui pendanaan kepada LPS jika dana kelolaannya tidak mencukupi.
(Baca: DPR Pertanyakan Batas Pinjaman ke LPS dalam RUU JPSK)
Lantaran sistem bail out tidak berlaku lagi, pemerintah juga mengusulkan perubahan nama RUU JPSK menjadi RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (P2KSK). “Roh UU ini adalah bagaimana bail in ini bisa berlangsung karena banyak pengalaman bail out yang tidak berujung baik. Jadi, pemilik bank harus komit menjaga agar kondisi banknya tidak kolaps,” kata Bambang.
Selanjutnya, KSSK juga mengusulkan penyesuaian empat pasal. Pertama, Pasal 33 ayat 8 tentang KSSK memberikan rekomendasi kepada Presiden disertai langkah penanganan kondisi krisis sistem keuangan yang meliputi bidang fiskal, moneter, makro dan mikroprudensial, jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan resolusi bank. Rekomendasi tersebut juga mencakup dukungan pendanaan untuk LPS serta penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan.
(Baca: Ada 9 Pokok Masalah, RUU JPSK Bisa Rampung sebelum Akhir Tahun)
Kedua, revisi Pasal 35. KSSK mengusulkan klausul yang berbunyi: Presiden bisa menerima sebagian atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang disampaikan KSSK seperti dimaksud dalam Pasal 33 ayat 8.
Ketiga, revisi Pasal 38 ayat 2 tentang ketentuan penanganan masalah likuiditas dan solvabilitas selain bank sistemik dan ketentuan penjualan SBN milik LPS kepada BI yang berlaku bagi bank selain bank sistemik. Keempat, Pasal 40 ayat 2. Revisinya yaitu: rekomendasi program restrukturisasi perbankan merupakan bagian rekomendasi yang disampaikan KSSK.
