Pembentukan Superholding Masih Menanti Revisi UU BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui, rencana pembentukan super-induk usaha (superholding) BUMN masih membutuhkan diskusi yang panjang. Salah satunya adalah menanti pembahasan revisi Undang-Undang BUMN.
Ia menilai, revisi UU BUMN dan pembentukan superholding itu penting karena Indonesia sudah menghadapi persaingan ekonomi global, dimana ASEAN sebagai salah satu pasar. Dengan begitu, membutuhkan perusahaan BUMN yang kuat agar mampu bersaing di kancah internasional.
Apalagi, saat ini sejumlah negara ASEAN, termasuk Singapura dan Malaysia, sudah menerapkan superholding BUMN. “Jadi mereka investasi di negara lain tidak bergantung dan tidak membebani anggaran negara,” kata Rini seusai seminar tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN di Jakarta, Senin (25/7). (Baca: Hapus Kementerian BUMN, Rini Mau Bentuk Superholding di 2019)
Ia mencontohkan lembaga keuangan Khazanah dari Malaysia dan perusahaan investasi Temasek asal Singapura. Superholding yang dimiliki kedua negara itu terlihat lincah, fleksibel, dan mendunia dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka sebagai korporasi.
Sementara itu, Panitia Kerja (panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini memang membahas revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pembentukan superholding untuk menggantikan Kementerian BUMN pun masuk sebagai salah satu poin pembahasan.
“Yang terpenting adalah nilai pembentukannya, tidak mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi VI yang juga menjabat Ketua Panja revisi UU BUMN, Dodi Reza Alex Noerdin.
