BUMN: Berita BUMN Terkini - Kabar BUMN Hari ini

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi tersendatnya distribusi Minyakita setelah pemerintah mewajibkan penyalurannya melalui dua BUMN Pangan.

Keberpihakan BNI pada masyarakat pada saat bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian dari penerapan BCM, BRI juga mengandalkan infrastruktur satelit BRIsat untuk memastikan keberlanjutan layanan di tengah situasi bencana.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terkait penghapusan utang pajak.

BNI ditetapkan sebagai Bank Mitra Pengendalian Moneter Rupiah Terbaik serta Bank Penggerak Ekonomi Kerakyatan Bank KBMI 3 dan 4.

Bank Jakarta memprioritaskan penyaluran dana dari penempatan dana pemerintah Rp1 triliun untuk sektor produktif dan UMKM.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, mengatakan bahwa saat ini perusahaan tengah melakukan berbagai langkah efisiensi.

Dapatkah direksi BUMN terhindar dari tuntutan hukum di kemudian hari? Bisa! Caranya dengan tidak membuat keputusan

Dalam struktur BUMN, negara adalah pemegang saham. Sayangnya dalam kasus ASDP, sebagai pemegang saham negara justru tidak bersuara.

Tanpa ada bukti niat jahat dan aliran suap, sulit menyampingkan jika penegakan hukum kasus korupsi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi keputusan bisnis.

Keputusan rehabilitasi terhadap mantan direksi ASDP memberi dampak psikologis yang sangat signifikan bagi lingkup BUMN dan penyelenggara pelayanan publik.

BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru.

INDEF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,0 persen.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyatakan terus mengkaji terkait penggabungan (merger) BUMN karya. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan target rampung akhir tahun.

BPK menemukan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran terutama pada BUMN dan badan Lainnya sebesar Rp 43,35 triliun pada semester I 2025.