Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono yang baru menjabat selama lima bulan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumumkan investasi kerjasama B2B dengan UEA untuk menyediakan 1 juta unit rumah, mendukung penyediaan hunian terjangkau di Indonesia.
Pandu Sjahrir, Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama, membantah isu keterlibatannya di manajemen BPI Danantara, menyatakan kabar tersebut belum diketahuinya.
Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko Pangan, menetapkan kebijakan impor daging sapi dan kerbau untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional menjelang hari besar keagamaan.
Pengamat mengataKlausul Business Judgement Rule di UU BUMN: Perlindungan atau Ancaman kepada Direksipotensi kriminalisasi direksi BUMN dalam revisi UU BUMN yang termasuk klausul business judgement rul
Klausul business judgement rule (BJR), yang membebaskan direksi BUMN dari tuntutan hukum atas keputusan merugikan, telah dimasukkan dalam draf revisi UU BUMN.
Pemerintah menargetkan impor 120.000 ton daging sapi dan kerbau menjelang Ramadan 2025 untuk memastikan pasokan mencukupi dan mengantisipasi lonjakan permintaan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum mau berbicara banyak ihwal isi dari RUU BUMN yang telah disahkan pada rapat paripurna DPR Selasa (4/2). Salah satu poin berkaitan dengan pembentukan Danantara
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (4/2) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang menjadi dasar pendirian Badan Pengelola Investasi Danantara
Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung Selasa (4/2) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertamina memastikan tidak menjual LPG non subsidi 3 kg berwarna pink, mengkonfirmasi bahwa produk ini bagian dari uji pasar di tahun 2018 dan sekarang ada larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).