Simpanan Nasabah di Bank Seret, BI Jamin Likuiditas Cukup
Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas dana di pasar mencukupi, meski pertumbuhan dana nasabah perbankan melambat pada kuartal III lalu. Bahkan, likuiditas diyakini tak terganggu meski pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik untuk membiayai keperluan belanja di awal tahun depan (pre-funding).
Mengacu pada data BI, dana nasabah perbankan hanya tumbuh 3,2 persen pada kuartal III-2016, lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 5,9 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo mengatakan, turunnya pertumbuhan dana tersebut karena adanya penarikan dana dari masyarakat untuk membayar uang tebusan pengampunan pajak (tax amnesty).
“Penurunan ini terkait pemenuhan kewajiban tax amnesty dan akan meningkat di akhir tahun,” kata Agus di Jakarta, Kamis (17/11). BI pun memprediksi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sepanjang tahun ini cuma sekitar 6-8 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi, yaitu 7-9 persen.
(Baca juga: Ekonomi Dunia Tak Menentu, BI Tahan Suku Bunga Acuan)
Meski pertumbuhan dana nasabah sempat melambat, Agus mengungkapkan, penempatan dana bank komersial di BI mencapai Rp 320 triliun atau dua kali lipat dibanding tahun lalu. Karenanya, BI yakin tidak ada masalah likuiditas perbankan meski pertumbuhan DPK seret.
“Kami secara umum telah merespons dalam bentuk kebijakan moneter selama ini dan koordinasi dengan pemerintah untuk meyakini ketersediaan likuiditas di pasar,” kata Agus.
Sekadar catatan, kepemilikan bank atas Surat Berharga Negara (SBN) rupiah yang dapat diperdagangkan juga terus meningkat. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, per 16 November lalu, nilainya mencapai Rp 449,40 triliun, atau naik 6,98 persen dibanding akhir Oktober yang senilai Rp 420,09 triliun. Sedangkan dibandingkan akhir 2015 yang sebesar Rp 350,07 triliun, kenaikannya mencapai 28,37 persen.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan, Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah berencana melakukan pre-funding senilai Rp 40 triliun di akhir tahun ini. Pre-funding bisa dilakukan dengan menerbitkan SBN di pasar domestik ataupun di global. Namun pihaknya masih memerhatikan kondisi likuiditas di dalam negeri dan tekanan dari eksternal.
“Kami fleksibel saja, kalau market-nya kondusif yang mana saja akan kami launch pre funding. Tapi kalau market-nya sedang tidak bagus, kami juga tidak ngotot-ngotot amat. Pemerintah masih banyak alternatif kok,” kata Robert. (Baca juga: Pasar Labil, Pemerintah Tersandera Ijon Utang Rp 40 Triliun)
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, likuiditas di pasar perbankan Indonesia terjaga hingga akhir tahun. Dia juga meyakini bahwa likuiditas saat ini cukup untuk mendorong penyaluran kredit, yang diperkirakan tumbuh 11-12 persen tahun depan. “Jelang akhir tahun ini masih ada ketidakpastian di pasar, ada penyerapan likuiditas yang besar. Kami pastikan likuiditas di pasar itu cukup."
