Jokowi Targetkan 5 juta Sertifikat Tanah Rampung Tahun Depan
Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja keras guna mempercepat proses sertifikasi tanah. "Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Balikpapan Sport & Convention Center (Dome), Balikpapan, 5 Desember 2016.
Acara itu dihadiri oleh 1183 peserta yang berasal dari seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan sertifikat yang dibagikan sebanyak 2.200 lembar. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak.
(Baca juga: Dua Tahun Jokowi, Menteri Agraria: Pembebasan Lahan Mulai Teratasi)
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia, namun hingga saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan. "Kita 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia," katanya.
Presiden pun menargetkan pada tahun 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Presiden pun berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut. "Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung, ya 1200 dibagi. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat," ucap Presiden Jokowi.
Terkait masih kekurangan sekitar 10 ribu juru ukur yang di kantor-kantor BPN, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja. "Ini kalau harus ngangkat PNS, memakan waktu lama. Sudah nggak usah PNS, sekarang pakai uji kompetensi saja langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau _nggak cepat nanti _nggak selesai-selesai," kata Presiden.
(Baca juga: Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat, Pemerintah Gandeng Swasta)
Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NAsional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan, pada tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat atau minimal sudah terdaftar. "Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut 2500-3000 tenaga juru ukur untuk melakukan percepatan program ini,” katanya.
