LEMBAGA: Berita Lembaga Terkini - Info Lembaga Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

Direktur Eksekutif ILDES menyarankan Presidential Club diperkuat melalui Watimpres, dimana nantinya anggota badan ini diketuai presiden terpilih dengan anggota para mantan presiden.

Contoh lembaga sosial memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan fungsi masyarakat serta memelihara nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Presiden Jokowi minta realisasi belanja kementerian atau lembaga dikebut, mencapai Rp 1.000 T.

Inspektorat LAN terus melakukan pendampingan dan pengawasan selama pengisian LHKPN.

Kerahasiaan data nasabah perbankan, merupakan salah satu prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam UU Perbankan. Namun, ada beberapa pengecualian data nasabah perbankan dapat dibuka.

Kartu kredit pemerintah adalah corporate card yang digunakan oleh satuan kerja kementerian/lembaga negara untuk keperluan operasional dan non-operasional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, hanya memberikan sanksi ringan bagi pelanggar aturan.

Menteri Luhut menyampaikan, pemerintah akan meluncurkan e-commerce E-Katalog pekan depan (24/3). Ada anggaran Rp 400 triliun belanja pemerintah kepada UMKM dan industri kecil di dalam negeri.

Kominfo sudah menangani 43 kasus kebocoran data sejak awal tahun. Beberapa pelaku sudah dikenai sanksi. Namun, penanganan pelanggaran data sistem BPJS Kesehatan belum selesai.

Kominfo mencatat, baru 3% dari ribuan pusat data milik pemerintah yang memakai teknologi cloud. Ini berdampak pada pengelolaan data, termasuk terkait Covid-19.

Situs dan sistem pemerintah seperti BSSN hingga Kemenkes mengalami serangan siber di tengah pandemi corona. Ahli IT menilai ada tiga alasan hacker menyasar pemerintah, salah satunya ingin populer.

Adalah mereka jiwa-jiwa yang hilang yang menggantungkan nasib di Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berdiri sejak 2010 merawat dan menampung ODGJ

Pemerintah menyerahkan lima nama calon dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi.

Salah satu pasal dalam maklumat Kapolri yang menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI melanggar HAM dan mengancam kerja jurnalis.