Kontraktor Mengeluh, Sri Mulyani Minta Pencairan Anggaran Dipercepat
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa masih ada keluhan kontraktor soal lambannya pencairan anggaran dari kantor perbendaharaan negara. Padahal jelang pergantian tahun ini pemerintah akan menggeber serapan anggaran.
Ditemui usai berkunjung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI, Jakarta, Jumat malam, Sri mengatakan para kontraktor tersebut sebenarnya telah melengkapi persyaratan administratif. Namun pencairan anggaran tetap saja berjalan lambat.
Oleh sebab itu dirinya meminta secara khusus Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Marwanto Harjowirjono untuk memantau langsung hambatan ini, “Jadi tolong buat penilaian kinerja satuan kerja agar lebih dapat diandalkan,” kata Sri di Jakarta (23/12).
(Baca juga: Sri Mulyani Sesalkan Aset Negara Tak Bernilai Tambah tapi Jadi Beban)
Dirinya juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara melakukan sejumlah pembenahan berupa efisiensi proses pencairan anggaran. Sri menilai saat ini proses pencairan anggaran di KPPN masih memerlukan terlalu banyak kertas dan lampiran. “Kami akan lakukan perbaikan dengan memperbanyak sistem online dan mengurangi kertas,” katanya.
Untuk diketahui KPPN I, IV, serta VI merupakan bagian dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta. Sri menjelaskan Kantor Wilayah DKI Jakarta ini menaungi hampir 80 persen dari pembayaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.
Realisasi Belanja Negara per November 2016
Dia menambahkan hingga saat ini penyerapan anggaran dari Kantor Wilayah DKI Jakarta telah mencapai 85 persen dan ditargetkan pada tahun ini serapan anggaran dari pembayaran yang dilakukan kantor tersebut berkisar antara 90 hingga 93 persen.
“Tapi memang masih tergantung bagaimana satuan kerja melakukan pembayaran hingga akhir tahun,” kata Sri. Adapun satuan kerja yang berada di wilayah DKI mencapai 2.400 dari total seluruh satuan kerja di Indonesia yakni 28 ribu.
(Baca juga: Google Tawar Tunggakan Pajak, Sri Mulyani: Ini Bukan Negosiasi)
Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, diprediksi akan ada 790 ribu Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga. Adapun saat ini 65 persen sudah diproses. Untuk Kantor Wilayah DKI Jakarta sendiri telah diteriman 104 ribu Surat Perintah Membayar dari total perkiraan 222 ribu yang akan diberikan tahun ini.
