Berita Terkini Anggaran Terbaru Hari ini

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan strategi efisiensi anggaran negara di hadapan ketua umum dan elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan Proyek IKN dengan persetujuan penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun yang diajukan Presiden Prabowo.

Berdasarkan perhitungan yang baru, maka anggaran Kementerian PU bertambah hampir 50% dibandingkan angka efisiensi pertama di Rp 29,57 triliun.

Anggaran BPK dipangkas dari Rp 6,15 triliun menjadi Rp 4,77 triliun.

Kementerian Perdagangan akan fokus pada program pengamanan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor.

Badan Geologi Kementerian ESDM pastikan tidak ada PHK meski anggaran dipotong Rp 193,65 miliar.

Istana Kepresidenan membantah kabar anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan 50% akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam catatan PHRI, pemerintah sudah tak lagi menggelar acara di hotel sejak Januari 2025, sebelum Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres efisiensi anggaran.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto menegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk narapidana, meski terdapat efisiensi anggaran senilai Rp 4,4 triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk sebagai penjabat sementara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah terhadap Bantuan Operasional Perguruan Tinggi dan dana pendidikan lainnya berpotensi menyebabkan peningkatan biaya kuliah.

Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran lebih dari Rp 300 triliun. Lalu, bagaimana kelanjutan program-programnya? Apakah IKN lanjut?

Polri mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun, menjadi Rp 106 triliun, yang tidak mencakup belanja pegawai, sebagai respon ke pengetatan anggaran nasional.

Kementerian ESDM mengimplementasikan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,66 triliun, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

MK menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp 226,1 miliar, berdampak pada pembayaran gaji pegawai dan penanganan perkara hingga pemeliharaan fasilitas.