Berita Terkini Anggaran Terbaru Hari ini

Kemenkeu membuka kembali blokir anggaran Rp 206,4 triliun agar operasional dasar pemerintah tetap berjalan.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih rendah dari alokasi sebesar Rp 71 triliun.

Defisit APBN 2025 membengkak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,3% terhadap PDB.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana siap pakai.

Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk memulihkan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran penanganan bencana ke Aceh, Sumatra Utara, dan Barat untuk mendukung rekonstruksi.

Aceh membutuhkan anggaran paling besar untuk pemulihan di antara tiga provinsi Sumatra yang terkena banjir dan longsor mencapai Rp 25,4 triliun karena mengalami kerusakan paling parah.

Timbulan sampah di Indonesia diproyeksikan mencapai 146 ribu ton per hari hingga 2029, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Banjir dan longsor melanda Sumatera, ratusan tewas. Di tengah krisis, anggaran BNPB justru turun tajam.

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menambah anggaran penanganan bencana, menunggu pengajuan resmi dari BNPB setelah serangkaian bencana di Sumatra.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis alias MBG per 18 November 2025 mencapai Rp 41,3 triliun.

Menkeu Purbaya mengumumkan pengembalian anggaran tidak terserap sejumlah Rp3,5 triliun oleh berbagai kementerian/lembaga, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan dana tersebut.

Menkeu Purbaya intensif mendorong pemda mempercepat belanja APBD 2025 untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengelola dana milik pemerintah yang mengendap Rp14,6 triliun untuk mendukung pembayaran proyek sepanjang tahun ini dan mengantisipasi serapan anggaran.