Berita Terkini Anggaran Terbaru Hari ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis alias MBG per 18 November 2025 mencapai Rp 41,3 triliun.

Menkeu Purbaya mengumumkan pengembalian anggaran tidak terserap sejumlah Rp3,5 triliun oleh berbagai kementerian/lembaga, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan dana tersebut.

Menkeu Purbaya intensif mendorong pemda mempercepat belanja APBD 2025 untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengelola dana milik pemerintah yang mengendap Rp14,6 triliun untuk mendukung pembayaran proyek sepanjang tahun ini dan mengantisipasi serapan anggaran.

Menkeu Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menambahkan dana abadi LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo, tetapi implementasinya diharapkan tahun depan.

Ganjar Pranowo memberi catatan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang genap satu tahun pada 20 Oktober 2025.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengajak kerjasama para kepala daerah menghadapi pengurangan TKD dengan kolaborasi meningkatkan PAD bersama BPK.

Menkeu Purbaya belum menerima proposal dari Luhut Binsar Pandjaitan tentang penggunaan dana nganggur negara untuk memperkuat INA, meskipun mengakui potensial tapi menunggu evaluasi INA lebih lanjut.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dia tidak pernah mengkritik kementerian lain, hanya fokus untuk memastikan efisiensi anggaran.

BGN akan mengembalikan Rp 70 triliun dari anggaran Makan Bergizi Gratis tahun ini ke Presiden, ditengah tantangan penyerapan yang diakibatkan oleh kesiapan dan regulasi yang kurang optimal.

Menkeu Purbaya berikan tanggapan soal Kepala BGN yang sebut telah kembalikan dana MBG yang tak terserap ke kas negara. Begini kata Menkeu Purbaya.

BGN akan mengembalikan sebagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena penyerapan dana yang belum optimal, dengan anggaran terbarukan mencapai Rp 335 triliun untuk tahun berikutnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah menyepakati penambahan alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 43 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belanja yang akan diotak-atik untuk anggaran stimulus adalah pos belanja yang dianggap tak mendesak untuk tahun ini.

Menkeu Purbaya berkomitmen untuk mempercepat proses pembayaran kompensasi subsidi kepada BUMN, targetkan selesai dalam sebulan, demi mengoptimalkan arus kas dan penyerapan anggaran.