Berita Terkini Anggaran Terbaru Hari ini

Pemerintahan Prabowo menaikkan target penerimaan dan belanja negara pada 2025, meningkatkan PPN menjadi 12%, dan mempertimbangkan penerapan tax amnesty jilid III untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi kendala, karena membutuhkan impor satu juta sapi perah yang memakan 51,76% dari total anggaran program.

Pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk insentif guna meredam dampak kenaikan PPN ke 12% pada 2025, sementara proyeksi penerimaan negara dari PPN mencapai Rp 75 triliun.

Kemenkeu melaporkan realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 164,3 triliun hingga November 2024, meningkat dari tahun lalu berkat percepatan pengadaan di sektor kesehatan.

“Untuk 2025, masing-masing kementerian dan lembaga ada tambahan anggaran,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas soal permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terus menjaga defisit APBN meski ini cukup berat karena tekanan belanja yang cukup besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun pada 2025, dengan strategi reformasi perpajakan dan penggunaan teknologi digital.

Presiden Prabowo Subianto fokus APBN 2025 terbesar untuk pendidikan, berbeda dengan AS dan India yang mengutamakan pertahanan. Hal ini sebagai upaya mengangkat ekonomi dan memerangi kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan kebocoran dalam APBN dan memastikan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat pada penyerahan DIPA 2025.

Presiden Prabowo, mengalokasikan APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Akan fokus pada beberapa program strategis

SKK Migas berencana menerbitkan rencana kerja dan anggaran atau WPAB para perusahaan minyak dan gas selambatnya pada akhir bulan ini.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028, sebagai bagian dari relokasi pusat pemerintahan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024, memfokuskan pada penarikan utang baru sejumlah Rp 775,86 triliun untuk menanggulangi defisit APBN 2025.