Anggaran subsidi energi mencatatkan rekor tertinggi pada 2024. Pemerintah beralasan, tingginya subsidi karena mempertimbangkan kenaikan harga minyak mentah global.
Prabowo berencana mengevaluasi subsidi energi karena banyak dinikmati kalangan mampu. Padahal, subsidi ini seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin dan UMKM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir sementara atau automatic adjustment terhadap sejumlah anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 50,14 triliun.
Total anggaran yang digelontorkan tahun ini untuk Pemilu 2024 selama 20 bulan mencapai Rp 71,3 triliun triliun, belum termasuk jika pemilihan presiden atau Pilpres berlangsung dua putaran.
Terdapat tujuh belanja yang dikecualikan dari aturan pemblokiran anggaran, antara lain untuk bantuan sosial dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Kantor Staf Presiden (KSP) menemukan beberapa daerah mengalami keterbatasan anggaran untuk membayar jaminan kesehatan bagi para petugas penyelenggara pemilu.
Presiden Jokowi memerintahkan Kemenkeu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran kementerian/lembaga senilai Rp 50,14 triliun melalui skema automatic adjustment.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa anggaran kementerian yang diblokir Rp 50,14 triliun akan digunakan untuk bansos dan pupuk subsidi tambahan. Rencana ini, sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi akan menambah anggaran pupuk subsidi senilai Rp 14 triliun dari APBN. Namun terkait alokasi anggaran tersebut masih menunggu pembahasan dari Kementan dan DPR.