JK: Jelang Pilkada, Gesekan di Medsos Lebih Besar dari Kenyataan
Tahun ini Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah mulai tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi. Beberapa gesekan pun turut mewarnai proses jelang pesta rakyat ini, terutama di DKI Jakarta. Namun, hal itu dinilai hanya besar di media sosial (medsos) bukan di dunia nyata.
Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melontarkan penilaian tersebut. Menurutnya, gesekan atau konflik yang terjadi dinilai sangat kecil. Namun, adanya isu atau berita palsu alias hoax membuat konflik antar peselancar di dunia maya tampak besar.
"Akibat teknologi, di medsos banyak muncul hoax. Ini yang umumnya mengakibatkan terjadi (konflik)," ujar pria yang akrab disapa JK ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).
(Baca juga: Perang Lembaga Survei di Pilkada DKI)
JK optimistis Pilkada kali ini akan berlangsung aman. Alasannya, pertama, setiap daerah memiliki pola hubungan antar partai politik yang berbeda-beda. Ia mencontohkan, dalam salah satu Pilkada, bisa saja PDIP berkoalisi dengan Golkar, tapi di daerah lain bisa menjadi lawan. “Sehingga, pergesekan yang ada hanyalah bagian kecil dari proses demokrasi negara ini, bukan mencerminkan realitas sesungguhnya secara nasional,” ujarnya.
Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Proses kampanye yang dibatasi oleh aturan yang sangat ketat meminimalisir potensi gesekan atau konflik yang terjadi di lapangan.
Larangan penggunaan baliho, pembatasan iklan di televisi, juga menjadi salah satu cara agar penyelenggaraan Pilkada ini semakin ringan dengan sedikit kecurangan. "Dengan aturan-aturan ini, membuat peserta harus turun langsung, sehingga, semakin menyentuh masyarakat," ujarnya.
