Terpilihnya Makassar membuka peluang bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, hingga generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem digital.
Perusahaan perlu memastikan implementasi AI menjawab persoalan bisnis yang nyata, memiliki tata kelola yang kuat, serta memberikan manfaat yang dapat diukur.
Dengan saldo sekitar Rp74,86 triliun per Juni 2026, produk tabungan bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia ini terus diperkuat menjadi tabungan yang semakin digital.
Emiten milik adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yaitu PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) melepas anak usahanya, PT Jejaring Digital Utama (JDU), yang menjalankan bisnis digital.
Kemkomdigi tegur platform digital YouTube terkait live streaming eksploitasi anak, soroti akuntabilitas platform dan uji instrumen hukum perlindungan anak di ruang digital.
Indonesia berpotensi mendapat tambahan nilai ekonomi Rp 587,65 triliun pada 2035 jika menerapkan regulasi digital yang lebih ramah inovasi. Selain itu, dapat menciptakan 870 ribu lapangan kerja.
Dampak reformasi regulasi digital tidak hanya diproyeksikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset Meta juga memperkirakan adanya penciptaan hingga 870 ribu lapangan kerja setara penuh waktu pada 2035.
Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi digital bansos agar warga tak lagi repot input data berulang atau mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan kemiskinan.
Keunggulan sumber daya energi dan letak geografis Indonesia dapat menjadi modal untuk menjadikan Tanah Air sebagai pusat infrastruktur digital di kawasan ASEAN.
Pemerintah menguji coba digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten/kota melalui portal perlinsos. Transformasi ini dilakukan demi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Keberhasilan uji coba perlindungan sosial (perlinsos) digital di Banyuwangi menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital pemerintah mampu menghadirkan bantuan sosial lebih tepat, cepat & transparan.
Pemerintah melakukan transformasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini memungkinkan warga mendaftar, memverifikasi hingga menyanggah data.