Jokowi Minta Para Menteri Sigap Tepis Hoax
Pemerintah merasa harus merespons maraknya berita bohong (hoax) yang beredar di masyarakat. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan khusus kepada para anggota kabinetnya agar lebih sigap menepis dan mengklarifikasi semua berita bohong yang ada.
Menurutnya, saat ini setiap orang bisa menjadi narasumber dalam suatu kabar atau pemberitaan. Perkembangan teknologi juga membuat setiap informasi sangat mudah tersebar di masyarakat. (Baca: Berita Hoax Versi Luhut: Fitnah, Bohong, Potong Omongan Pejabat)
Karena itulah Presiden meminta para anggota kabinetnya dapat merespons dengan cepat, setiap kabar-kabar bohong yang beredar. "Jangan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa penjelasan yang jelas," kata Jokowi, Rabu (1/2).
Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga menjelaskan seluruh program pemerintah saat ini, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dijalankan. Dia menyayangkan apabila ada menteri yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program pemerintah, tapi tidak dibarengi dengan pemberian informasi yang memadai.
"Ini ketiga kalinya saya beritahu, harus proaktif beritahu (masyarakat)," katanya. (Baca: Ramai Ramai Melawan Berita Hoax)
Pemerintah pun memastikan akan melakukan penindakan terhadap penyebar berita bohong, diantaranya dengan mengevaluasi media online yang kerap menyebarkan berita tersebut. Jokowi mengatakan ini merupakan bagian dari penegakkan hukum yang cukup tegas terhadap kabar-kabar bohong (hoax) yang sedang marak akhir-akhir ini.
Beberapa pekan lalu, Jokowi mengumpulkan jajaran kabinetnya untuk rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden membahas upaya yang akan dilakukan pemerintah terkait media yang berita hoax ini. Dia memerintahkan jajaran kabinetnya untuk lebih keras dan tegas menindak situs dan akun media sosial penyebar kebohongan ini.
"Saya minta yang pertama penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Kita harus mengevaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas," kata Jokowi. (Baca juga: Tangkal Hoax, Pemerintah Surati Facebook, Twitter dan Youtube)
Terkait dengan hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan saat ini ada hampir 800 ribu situs yang tercatat sudah menyebarkan berita bohong. Pemerintah akan melakukan tindakan cukup tegas untuk mengatasi penggunaan negatif dari internet ini.
