Jokowi Minta Tunda Pembahasan RKUHP, Serius atau Pencitraan?
Oleh Dimas Jarot Bayu, 22 September 2019
Jokowi juga harus melobi fraksi-fraksi di DPR agar pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP dapat dibahas ulang.
Jokowi
-
Jokowi-JK Dinilai Gagal Realisasikan Agenda Reforma Agraria
Akan ada unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional, pada 24 September 2019.
-
PDIP Klaim Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP
Partai berlambang banteng ini juga mengklaim bahwa sebelumnya telah memberi masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Mensesneg.
- Nasional
Pasal Penghinaan Presiden pada RKUHP, Yasonna: Boleh Kritik Pemerintah
- Nasional
Pertimbangan Politik, Jokowi Angkat Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora
-
20 Sep 2019
NasionalAda 14 Pasal Kontroversial, Jokowi Minta DPR Tunda Sahkan Revisi KUHP Jokowi menjelaskan ada kalangan yang keberatan dengan muatan yang ada di RKUHP.
-
20 Sep 2019
NasionalWapres Tiongkok Akan Hadir di Pelantikan Jokowi Konfirmasi kehadiran Wang Qishan disampaikan Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Tiongkok yakni Song Tao kepada Jokowi.
-
19 Sep 2019
NasionalBertemu Jokowi, Buya Syafii Sampaikan Kriteria Memilih Menteri Baru Buya Syafii menyarankan Jokowi untuk memilih menteri yang memiliki profesionalitas dan integritas.
-
-
19 Sep 2019
NasionalSawit Watch Tuding Pemda dan Pusat Lempar Tanggung Jawab soal Karhutla Sikap tersebut dinilai tak menujukkan keseriusan keduanya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
-
19 Sep 2019
NasionalJokowi Belum Tindak Lanjuti Masalah Rp 13 Triliun Rekomendasi dari BPK Dari 545.995 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak 2005 hingga pertengahan tahun ini, 406.495 permasalahan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
-
19 Sep 2019
NasionalMenpora Tersangka Suap, Jokowi Perintahkan Bawahannya Hati-Hati Jokowi mengatakan dirinya bakal menghormati langkah yang dilakukan KPK.
-
19 Sep 2019
NasionalMenghadap Jokowi, Imam Nahrawi Mengundurkan Diri dari Jabatan Menpora KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah dari Kemenpora ke KONI tahun anggaran 2018.
