Pemerintah Optimistis Inflasi Tinggi Tak Akan Berlanjut Tahun Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, inflasi tinggi yang terjadi pada Januari lalu semestinya tak berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Sebab, penyumbang utama inflasi Januari lalu yaitu harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) hanya naik satu kali, bukan berkali-kali.

“Kalau administered prices sekalinya naik, tidak akan naik lagi,” kata Darmin di Jakarta, Rabu (1/2). Adapun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ditentukan melalui mekanisme pasar, bukan oleh pemerintah. Karena itu, komponen energi menyumbang inflasi sebesar 0,27 persen.

Pada Rabu (1/2) kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengunumkan inflasi pada Januari 2017 mencapai 0,97 persen. Angkanya di atas perkiraan Bank Indonesia (BI) yang sebesar 0,69 persen. Penyumbang terbesar inflasi di antaranya kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor serta tarif dasar listrik untuk golongan 900 Volt Ampere (VA). Selain itu, harga cabai rawit dan daging ayam.

(Baca juga: Inflasi Januari 2017 Sebesar 0,97 Persen, Tertinggi Sejak 2015)

Dari sisi inflasi harga pangan yang bergejolak (volatile food), Darmin yakin pemerintah dan BI bisa menjaganya rendah sesuai target. Seperti diberitakan sebelumnya, inflasi volatile food ditarget turun dua persen dari sebesar 5,92 persen tahun lalu menjadi 4-5 persen. Dengan jalan ini diharapkan inflasi keseluruhan tahun bisa dijaga di kisaran target 3-5 persen.

“Saya tahu bagaimana pemikiran BI, kalau harga cabai naik di awal tahun nanti juga turun lagi,” ujar dia. (Baca juga: Menteri Amran Bantah Harga Cabai Rawit Penyebab Inflasi Tinggi)

Gubernur BI Agus Martowardojo bahkan sempat mengatakan dukungannya terhadap impor bahan pangan jika memang dibutuhkan. Sebab, keterlambatan pasokan pangan bisa berimbas pada kenaikan harga yang tinggi dan sulit ditangani. 

Ditemui di lokasi berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menjaga inflasi tahun ini baik dari sisi inflasi inti maupun inflasi non-inti dari harga pangan bergejolak. Hal ini untuk mengkompensasi risiko inflasi dari harga-harga yang diatur pemerintah.

Selain itu, PT PLN juga tengah mempersiapkan perihal jumlah rumah tangga yang bisa mendapatkan subsidi listrik 900 VA. "Jadi kita bersama Bank Indonesia serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berkoordinasi dengan menteri lain di bidang pangan maupun core inflation," katanya.