"Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering jadi alat politik. Misalnya, saat pilkada janjikan UMR naik. Ini investor pada kabur."
Pabrik
Pekerja merakit mobil di pabrik Mercedes-Benz Indonesia di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2017). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Janji para kandidat saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) dituding merugikan investor. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu investor mengurungkan niatnya berinvestasi di daerah tersebut. Sebab, para kandidat kerap memberikan janji yang merugikan pengusaha ataupun investor, di antaranya terkait upah buruh.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, upah buruh kerap jadi alat politik. Para kandidat kepala daerah bahkan berani menjanjikan kenaikan upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) meski produktivitas rendah.

"Saat pilkada janjikan UMR naik. Ini investor pada kabur," kata Putu dalam seminar bertajuk "Continued Sustainable Development: Stimulate Investment to Increase Economic Growth" di Jakarta, Rabu (8/3). (Baca juga: Berkat Investasi Swasta, Ekonomi Kuartal I Bisa Tumbuh 5,1 Persen)

Ia mengatakan, beberapa industri tekstil diketahui pindah ke Jawa Tengah lantaran pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut menjanjikan UMR yang stabil dan seimbang. Kepastian semacam inilah yang dicari investor. Adapun, janji menaikkan UMR dinilainya justru merugikan masyarakat. Sebab, bila investor kabur, lapangan pekerjaan akan berkurang.

Secara rinci, Putu menyebut ada lima penghambat investasi di Indonesia. Selain rendahnya produktivitas dan janji kenaikan UMR, penghambat lain yaitu harga energi yang tak stabil. Padahal, energi menjadi salah satu unsur biaya produksi yang diperhitungkan oleh investor.

Selain itu, ada juga penghambat berupa infrastruktur logistik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang belum memadai. Tingginya bunga pinjaman juga disebut Putu sebagai penghambat investasi.

Hambatan-hambatan tersebut, menurut dia, perlu segera ditanggulangi. Karena itu, diperlukan upaya seperti penyelenggaraan pendidikan vokasional untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar di luar Pulau Jawa supaya biaya logistik menurun. Alhasil, investor berminat menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa.

(Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri)

Di sisi lain, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani mengungkapkan, sejauh ini, investor memang masih fokus pada investasi di Pulau Jawa. Lima wilayah terbesar tujuan investasi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. "Ini memang jadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana mendistribusikan investasi ke luar Pulau Jawa," ujar dia.

Farah menambahkan, pemerintah membidik investasi swasta sebesar Rp 678,8 triliun tahun ini atau naik 10,8 persen dari realisasi di 2016 yang sebesar Rp 612,8 triliun. Adapun, tahun depan, pemerintah menargetkan investasi meningkat menjadi Rp 863 triliun dan sebesar Rp 933 triliun pada 2019. 

Mengacu pada realisasi investasi tahun lalu, ia menjelaskan, ada lima sektor yang paling banyak diminati investor, antara lain, logam dasar, barang logam, dan mesin elektronik; pertambangan; farmasi; kertas, barang dari kertas, dan alat percetakan; serta, alat angkutan.