BURUH: Berita Buruh Terkini - Kabar Buruh Indonesia Hari ini

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

MK memutuskan batas waktu maksimal untuk PKWT adalah lima tahun, termasuk pada perpanjangan, guna menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha.

Serikat buruh mendesak pemerintah untuk menghitung UMP 2025 dengan formula baru usai keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Saya harap Presiden Prabowo tidak mengabulkan rencana Kementerian Perindustrian untuk menggunakan jalur bailout untuk menyelamatkan Sritex," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara dan demo buruh menuntut kenaikan upah minimun 2025 menjadi foto pilihan pekan ini.

Kemenaker mengatakan, Sritex sebaiknya tidak melakukan PHK hingga ada putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

Sritex dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang, upah minimum yang rendah disebut sebagai faktor yang dapat dihindari untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut angka alfa yang diajukan pihak buruh melalui Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas adalah 1,0 sampai 1,2, bukan 0,3-1,0.

Kemenaker sedang menunggu 22 data ekonomi yang akan dikirimkan BPS pada 6 November 2024 untuk penetapan UMP 2025. Salah satu data ekonomi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 8-10% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 8%, dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai kunci utama.

KSPI akan menggelar aksi demo di depan Istana Negara besok, Kamis (24/10).

Pemerintah kemungkinan berpotensi melanggar Undang-undang jika pengumuman UMP 2025 molor dari jadwal 1 November 2024.

KSPI mengancam mogok kerja nasional pada bulan depan akan melibatkan lebih banyak buruh dibandingkan tahun lalu jika UMP tak naik 8% hingga 10%.