BURUH: Berita Buruh Terkini - Kabar Buruh Indonesia Hari ini

Pada tahun lalu, jumlah PHK di Indonesia meningkat menjadi 68.000 kasus dengan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar, khususnya di Jawa Tengah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% telah melalui proses yang panjang. Bagaimana penjelasan Yassierli.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menaikkan upah minimum tahun depan setidaknya 6,5%.

Pengusaha dan buruh belum bersepakat soal besaran kenaikan upah minimum 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut pihaknya konsisten menuntut agar pemerintah menaikkan UMP 2025 sebesar 8% sampai 10%.

Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, mengundang protes luas dari masyarakat dan buruh yang berencana menggelar mogok nasional.

Kelompok buruh belum dapat memastikan apakah penetapan upah minimum dapat ditentukan dalam waktu dekat atau tidak karena pembicaraan dengan pemerintah dan pengusaha masih buntu.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan agar para gubernur menetapkan upah minimum sektoral dalam putusan uji materi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan variabel formula upah minimum yang digunakan belum berubah, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Tenaga Kerja Yassierli segera merampungkan ketentuan yang mengatur penetapan upah minimum provinsi. Menurut Yassierli Prabowo memberi waktu hingga 7 November

Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 sebagai rujukan penetapan upah 2025.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

MK memutuskan batas waktu maksimal untuk PKWT adalah lima tahun, termasuk pada perpanjangan, guna menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha.

Serikat buruh mendesak pemerintah untuk menghitung UMP 2025 dengan formula baru usai keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.