BURUH: Berita Buruh Terkini - Kabar Buruh Indonesia Hari ini: Survei BPS: 29,1 Juta Penduduk RI dan 88% Perusahaan Terimbas Pandemi

Menaker, Ida Fauziyah, memastikan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun depan. Baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Menaker, Ida Fauziyah, memastikan tidak ada kenaikan upah minimum di tahun depan. Baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

BPJS Ketenagakerjaan menemukan sejumlah data pekerja yang tidak valid. Mereka yang upahnya di atas Rp 5 juta per bulan juga akan dicoret dari daftar penerima subsidi gaji.

Buruh sebelumnya mengancam unjuk rasa jika upah minimum tahun depan tak dinaikkan.

Mereka juga menuntut Presiden mengeluarkan Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja

Pengusaha menganggap pasal-pasal ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja cukup adil. Diuntungkan dalam beberapa hal, mereka juga dibebani oleh kewajiban baru.

Partai Demokrat dan PKS pesimis legislative review bisa lolos karena DPR dikuasai koalisi pendukung pemerintah.

Menko Luhut Pandjaitan menjanjikan sebuah laman khusus yang memuat semua draf peraturan turunan UU Cipta Kerja. Masyarakat dapat memantau dan memberi masukan.

KSPI juga akan mengajukan legislative review dan judicial review atas UU Cipta Kerja.

Setidaknya akan ada tiga peraturan pemerintah (PP) terkait ketenagakerjaan sebagai turunan UU Cipta Kerja. Salah satunya khusus mengatur pengupahan.

Modal awal untuk JKP sebesar Rp 6 triliun yang berasal dari APBN

Kemenaker sedang menggodok PP untuk mengatur detail bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Tak disambut baik serikat pekerja.

Pembahasan bab ketenagakerjaan sempat diwarnai penundaan, aksi walkout dalam perundingan, hingga demonstrasi.

Salah satu pokok perubahan dalam sistem pengupahan tenaga kerja dalam omnibus law tersebut adalah penghitungannya kini mengacu satuan waktu dan hasil.

Meski demikian langkah tersebut masih menunggu naskah asli RUU Cipta Kerja