BURUH: Berita Buruh Terkini - Kabar Buruh Indonesia Hari ini

Eks pekerja Sritex kembali bekerja berkat kontrak baru dengan investor baru, menandai langkah maju dalam pemulihan industri tekstil dan penyerapan tenaga kerja.

Lebih dari 60.000 buruh dari 50 pabrik kena PHK setelah pengadilan menetapkan pailit, dengan urgensi membentuk Satgas PHK untuk mengatasi krisis ini.

Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI berdemonstrasi di depan kantor Kemnaker pada Selasa (13/3) yang menuntut setop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan selamatkan industri Indonesia.

Fasilitasi oleh Tim Kurator untuk eks buruh Sritex di Sukoharjo, mereka akan kembali bekerja di pabrik yang sama, dengan koordinasi kemungkinan nama dan konsep baru. Hak THR dan pesangon.

Buruh atau pekerja korban PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari gaji terakhir per bulan selama 6 bulan. Nilainya Rp 3 juta per bulan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN menyebut tiga pabrik tekstil yang berada di Jawa Barat dan Banten akan melakukan PHK massal pada awal tahun ini karena sepinya permintaan.

Pada tahun lalu, jumlah PHK di Indonesia meningkat menjadi 68.000 kasus dengan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar, khususnya di Jawa Tengah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% telah melalui proses yang panjang. Bagaimana penjelasan Yassierli.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menaikkan upah minimum tahun depan setidaknya 6,5%.

Pengusaha dan buruh belum bersepakat soal besaran kenaikan upah minimum 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut pihaknya konsisten menuntut agar pemerintah menaikkan UMP 2025 sebesar 8% sampai 10%.

Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, mengundang protes luas dari masyarakat dan buruh yang berencana menggelar mogok nasional.

Kelompok buruh belum dapat memastikan apakah penetapan upah minimum dapat ditentukan dalam waktu dekat atau tidak karena pembicaraan dengan pemerintah dan pengusaha masih buntu.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan agar para gubernur menetapkan upah minimum sektoral dalam putusan uji materi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan variabel formula upah minimum yang digunakan belum berubah, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.