Susi tak ingin kebijakannya dianggap merugikan pengusaha.
Dialog Optimalisasi Sektor Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi narasumber dalam dialog bertajuk \"Optimalisasi Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional\" di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji untuk membertantas pencurian ikan dalam dua tahun. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah diskusi dengan 200 pengusaha perikanan.

“Kami ingin membetulkan perikanan tangkap dengan mengubah Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) jadi Legal Reported and Regulated Fishing (LRRF),” kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (14/3).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Pada para pengusaha yang hadir, Susi pun menjamin bahwa program pembenahan tata kelola perikanan uang dijalankannya ini tidak akan menghambat iklim usaha. “Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tidak berniat mempersulit pengusaha, tidak,” ujarnya.

(Baca juga: Sidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi Kapal)

Menurut Susi, moratorium perizinan usaha perikanan tangkap yang berlaku saat ini bertujuan untuk memastikan sumberdaya perikanan akan membaik dalam jangka panjang. Sebab, penangkapan ikan yang sesuai aturan akan membuat  ekosistem terjaga, sehingga akan meningkatkan biomassa ikan.

Jumlah ikan yang berlimpah tentu saja berbanding lurus dengan nilai ekonomi yang bisa diraup. “Makin dijaga, makin lestari bisnis kita. Kita harus mengerti bahwa jika bisnis penangkapan berlebih tanpa keberlanjutan maka ikan akan habis,” katanya.

Susi juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan kenaikan nilai tukar perikanan tangkap dari 100 pada 2014 menjadi 120 pada 2016. Begitupun nilai tukar nelayan naik dari 102 pada 2014 menjadi 110 pada 2016. “Berarti keuntungan pelaku perikanan tangkap naik 20 persen lebih. Jumlah kapal turun tapi jumlah tangkapan naik,” katanya.

(Baca juga:  Menteri Susi Buka Galeri Ribuan Harta Karun Laut di Kantornya)

Sementara itu dari sisi pengusaha, Pendiri PT Ocean Mitramas Aries Liman menilai, beberapa kebijakan Susi telah merugikannya. Menurutnya, sejak terbitnya moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan pada 14 November 2014, bisnisnya berhenti sama sekali. Sebab, perusahaannya menggunakan kapal buatan luar negeri.

Ia berharap KKP dapat mengizinkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perikanan untuk mengoperasikan kembali kapal-kapal tersebut.  “Yang penting bagi kami adalah mempekerjakan kembali ABK (Anak Buah Kapal) dan karyawan kami,” katanya.

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Keberadaan bandara internasional diharapkan dapat menjadi saluran distribusi produk perikanan ke negara lain.
Agar tak terlambat dan mengundang opini disclaimer seperti tahun lalu, pengadaan kapal dilakukan melalui e-katalog dan lelang umum.
"Kami mohon para pembudidaya untuk mulai berpikir ke depan dan berkomitmen untuk menjalankan usaha ini dengan sebaik-baiknya," kata Slamet.