Terbukti Dongkrak Harga Sawit, Pemerintah Ingin Pertahankan BPDP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai positif kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dibentuk saat nilai komoditas Crude Palm Oil (CPO) merosot 2014-2015, BPDP dinilai berhasil menjalankan tugasnya mendongkrak harga.
Darmin menyebut, harga CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$ 437 per ton telah menjadi US$ 620 per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendahnya.
“Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan,” kata Darmin dalam peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia yang merupakan hasil kerja sama BPDP Kelapa Sawit dan Katadata, Selasa (2/5) di Jakarta.
(Baca juga: Meski BI Pesimis, Darmin Yakin Ekonomi Kuartal I Tumbuh 5 Persen)
BPDP Kelapa Sawit merupakan badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel. BPDP merupakan skema industri membantu industri. Melalui BPDP, perusahaan eksportir sawit wajib menyetorkan pungutan yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan anggaran pemerintah.
Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016.
Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah untuk biodiesel, peremajaan, promosi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta dana cadangan. “Prinsip-prinsip BDPD Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia,” kata Darmin.
Untuk menjaga eksistensi di pasar global, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia dikelola secara berkelanjutan dengan standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil).
(Baca juga: Jokowi Evaluasi Badan Restorasi Gambut, Target Tetap 2 Juta Hektare)
“Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional,” ujar Darmin.
Toh kinerja BPDP Kelapa Sawit bukan tanpa cela. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penggunaan dana pungutan ekspor sawit untuk subsidi biodiesel salah sasaran karena lebih banyak dinikmati perusahaan besar.
(Baca juga: Sri Mulyani Persilakan KPK Usut Temuan Korupsi Dana Sawit)
