Bantuan berupa bibit tanaman akan dibagikan dalam bentuk subsidi. Sehingga, petani dapat memilih sendiri jenis bibit yang sesuai untuk wilayahnya.
sawah
Petani melintas dilahan pertanian kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/3). Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) melimpahnya produksi padi di Jabar pada tahun 2016 memberikan kontribusi besar menjadikan Indonesia mengekspor beras s ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

Pemerintah akan mengubah mekanisme penyaluran bantuan ke petani di pedesaan. Sebab, bantuan berupa bibit kadang tidak cocok dengan kebutuhan petani atau kondisi alam di wilayah tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan mengganti bantuan bibit itu dengan subsidi. Dengan begitu, petani dapat menggunakannya untuk membeli bibit yang dibutuhkan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

 “Bibit itu kalau mau bantu rakyat, biarkan market yang jual, bantu rakyatnya dengan memberi subsidi,” kata Darmin dalam Seminar Menuju Kemandirian Desa Masa Depan di Graha Sawala, Jumat (19/5).

(Baca juga:  Pengusaha Minta Perbankan Lebih Banyak Salurkan Kredit Perikanan)

Bantuan subsidi bisa diberikan dengan penggunaan kartu pintar untuk petani. Dengan kartu itu, petani dapat membeli bibit atau kebutuhan pertanian lainnya dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, pemerintah juga akan menjalankan empat program lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pertama, mendorong perubahan petani menjadi lebih berorientasi pasar. “Dari yang tadinya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri menjadi produsen bernilai tambah bagi masyarakat lebih luas,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan keterampilan petani di luar pertanian (off farm). Sehingga selain bercocok tanam, petani juga memiliki kemampuan untuk memasarkan produknya.

(Baca juga:  80 Persen Sumber Daya Air Indonesia Belum Termanfaatkan)

Ketiga, pemerintah juga akan membangun standarisasi produk yang dihasilkan petani. Caranya dengan mengklasifikasikan produk hasil tani berdasarkan tingkatan yang diakui pemerintah. “Kita perlu dorong ada standar. Bahkan kacang panjang pun perlu ada standarnya,” kata Darmin.

Terakhir, petani juga akan diajari mengolah produk setelah panen di desanya sendiri. Dengan begitu, masyarakat akan mendapat nilai tambah dari kegiatan pertanian yang mereka lakukan.

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Pembentukan korporasi petani sesuai kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Empat Menteri Koordinator meminta peningkatan anggaran untuk APBN 2018.
Sementara dua menteri justru membantah dampak kekeringan di berbagai wilayah.