Darmin Nilai Utang Pemerintah Rp 3.667 Triliun Masih Rendah
Utang luar negeri pemerintah bertambah Rp 156,25 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini menjadi Rp 3.667,41 triliun. Meski jumlahnya sangat besar, pemerintah meyakini utang Indonesia masih aman dan dalam batas wajar. Rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rasio utang Indonesia hingga April tahun ini masih di bawah 30 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal porsi utang sebesar 60 persen dari PDB. Artinya, rasio utang saat ini belum sampai setengah dari batas maksimal tersebut.
Dia juga mengatakan rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Beberapa negara, memiliki rasio utang di atas 100 persen nilai PDB negaranya. "Utang Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ini tidak termasuk yang tinggi," ujar Darmin saat ditemui di Museum Kebangkitan Indonesia, Jakarta, Selasa (30/5).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa pemerintah akan menjaga rasio utang tahun ini pada kisaran 27-29 persen terhadap PDB. (Baca juga: Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi)
Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) utang Indonesia memang terus mengalami peningkatan. Pada 2014, porsi utang luar negeri pemerintah baru mencapai Rp 2.608,8 triliun atau 24,7 persen terhadap PDB. Kemudian naik menjadi Rp 3.165,13 triliun atau 27,4 persen terhadap PDB. Pada tahun lalu nilai utangnya tercatat Rp 3.511,16 triliun atau 28,3 persen terhadap PDB.
(Baca juga: Pertumbuhan Utang Luar Negeri Pemerintah Melambat)
Darmin menjelaskan pertumbuhan utang Indonesia yang berlangsung cukup cepat disebabkan oleh program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, sejak tahun 2016 pemerintah sudah mengupayakan berbagai skema untuk mengurangi utang dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur ini, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Skema yang dinilai cukup berhasil adalah menarik investasi dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dari total proyek strategis pemerintah sebanyak 224 proyek, mayoritas pembiayaannya dilakukan oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, porsi APBN dan utang pun menjadi tidak terlalu signifikan. "Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN," ujar Darmin.
Darmin juga memastikan pemerintah akan terus fokus mengembangkan skema pembiayaan di luar APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus melakukan program deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri, menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga April 2017 sebesar Rp3.667,41 triliun. Jumlah ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.932,69 triliun atau sekitar 80 persen dari total utang, serta pinjaman sebesar Rp 734,71 triliun (20 persen).
(Baca: Utang Pemerintah Bertambah Rp 138,6 Triliun Sepanjang Kuartal I)
Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang Pemerintah Pusat bulan April 2017 secara neto meningkat sebesar Rp16,37 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 19,85 triliun dan berkurangnya pinjaman (neto) sebesar Rp 3,49 triliun. Adapun penambahan utang neto dalam empat bulan pertama tahun ini sebesar Rp156,25 triliun, berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp152,08 triliun dan pinjaman sebesar Rp4,17 Triliun.
Pembayaran kewajiban utang untuk April 2017, mencapai Rp 49,23 triliun. Kewajiban ini terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 38,46 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 10,77 triliun.
