MAKRO: Berita Makro Ekonomi Terkini - Ekonomi Makro Hari ini: Ekonomi Brasil Resesi untuk Kedua Kalinya Sepanjang Pandemi Corona

Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai Desember mendatang. Pemerintah berjanji akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan dalam kepemimpinan RI

Forum G20 akan memberi peningkatan konsumsi domestik sebesar Rp 1,7 triliun dan menyetor tambahan Rp 7,47 triliun ke nilai Produk Domestik Bruto nasional.

IMF memperkirakan inflasi Afganistan akan naik 5,8% pada 2021, dan menjadikan ini level terbesar sejak 2013.

Jokowi juga menyatakan pandemi tak akan mengganggu rencana besar pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, memperbaiki SDM, dan reformasi struktural di bidang ekonomi

Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, hingga 100 basis poin, seiring lonjakan kasus Covid-19 di kawasan ini.

Uni Eropa telah menerapkan pajak karbon, sedangkan AS juga akan menerapkannya terhadap barang impor jika disetujui senat.

PPKM Darurat sudah dimulai sejak 3 Juli lalu. Jika berlangsung selama enam minggu, maka kebijakan ini baru berakhir pada pertengahan Agustus mendatang.

Bank Dunia telah menurunkan status Indonesia ke kelompok negara pendapatan menengah ke bawah. Istana mengatakan turunnya status RI karena kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19

Pemerintah resmi memperpanjang diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil sebesar 100% untuk pajak terutang masa pajak Juni hingga Agustus 2021.

Defisit APBN melebar dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 283,2 triliun. Penerimaan negara hingga semester I 2021 hanya mencapai Rp 886,9 triliun atau 50,8% dari target.

Pemerintah telah meneken perjanjian Mutual Administrative Assistance Convention in Tax Matter (MAC). Di mana, sebanyak 46 negara mitra setuju untuk saling membantu penagihan pajak.

Masyarakat berburu oksigen medis sebagai antisipasi atau memenuhi kebutuhan urgen di saat terserang Covid-19.

Selain itu pasar juga khawatir akan adanya pengetatan kebijakan moneter di AS yang bisa menekan pergerakan rupiah

Adanya wacana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk kebutuhan pokok atau sembako menimbulkan kekhawatiran akan membuat ekonomi bisa kembali resesi.