15 Paket Tak Ampuh, Pemerintah Godok Paket Penyapu Izin Usaha
Pemerintah telah merilis 15 paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi dan kegiatan usaha. Namun, semua paket itu belum ampuh menarik banyak investor lantaran terkendala berbagai birokrasi dan peraturan. Karena itu, pemerintah berencana merilis satu paket kebijakan yang mampu memberantas regulasi penghambat investasi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, proses perizinan investasi di Indonesia sudah semakin dipermudah dengan adanya 15 paket kebijakan ekonomi. Namun, proses perizinan usahanya masih sulit.
Bahkan untuk satu jenis usaha saja, misalnya, bisa ada sekitar 70 perizinan. Hal inilah yang membuat peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussines/EODB) Indonesia versi Bank Dunia sulit naik ke level 40.
"Yang agak susah, izin usahanya. Macam-macam itu, memulai usaha, membuat bangunan, izin produk. Itu yang sedang kami cari, bagaimana solusinya supaya mudah, meskipun tak semudah investasi," ujar Darmin usai Rapat Satuan Tugas (Satgas) Paket Kebijakan Ekonomi di kantornya, Jakarta, Selasa (4/7).
Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A. Djalil mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji satu paket kebijakan yang bersifat progresif, sehingga dapat membabat habis birokrasi yang menghambat investasi. "Kami pikirkan cara yang lebih progresif supaya tidak harus buat 15 paket lagi tapi satu saja, tapi progresif," kata dia.
Harapannya, investasi yang masuk ke Indonesia bisa terus meningkat hingga nilainya minimal berkisar lima persen dari total investasi dunia. Sekadar informasi, saat ini investasi yang masuk ke Indonesia masih sekitar 1,97 persen dari total investasi dunia.
Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyatakan, 15 paket yang sudah terbit memang diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi. Namun, berdasarkan hasil evaluasi terkini, upaya itu belum cukup berhasil menarik investasi. Karenanya, semua paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis tersebut belum dikatakan berhasil.
