Pemerintah berjanji mencabut pemblokiran Telegram dalam satu pekan ke depan apabila telah menyelesaikan penyusunan SOP mengatasi konten terorisme di jalur percakapan publik.
Pavel Durov
CEO Aplikasi Telegram, Pavel Durov di Jakarta, Selasa, (01/08). Mifthah Ardian|Katadata

CEO Telegram Pavel Durov mengunjungi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara khusus membahas pemblokiran aplikasi tersebut. Durov khusus mendatangi Kominfo agar pemerintah segera membuka pemblokiran Telegram dari perangkat komputer sejak Juli lalu.

Kedua belah pihak bersepakat bahwa mereka akan saling berkomunikasi secara langsung untuk menindaklanjuti temuan dari Kemenkominfo atas percakapan publik yang diduga terkait terorisme.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Kami komitmen untuk mempercepat respons terhadap public content terkait propaganda terorisme. Mungkin, dalam waktu beberapa jam sudah bisa take down," kata Durov saat konferensi pers, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/8).

(Baca: Mengaku Salah, Bos Telegram Tawarkan Tiga Solusi Agar Tak Diblokir)

Durov menjelaskan sebelum pemerintah memblokir, dirinya tidak menerima berbagai pesan elektronik (e-mail) yang dikirimkan oleh Kemenkominfo terkait konten yang mengandung terorisme. Sehingga untuk mencegah hal serupa terjadi kembali disepakati jalur komunikasi antara Rudiantara dan Durov secara langsung.

Durov menegaskan, dia akan bekerja sama hanya dalam lalu lintas percakapan publik. Telegram, kata dia, akan menjaga keamanan komunikasi pribadi dan tak akan dibuka ke pihak manapun, termasuk pemerintah Indonesia.

"Terkait komunikasi pribadi ini sudah ada kebijakan global. Kami tidak akan membuat satu pengecualian kepada pihak tertentu," ujarnya.

(Baca: BNPT Beberkan Modus Teroris Gunakan Telegram)

Rudiantara menjelaskan, pertemuan dengan Durov untuk menyusun Standart Operating Procedure (SOP) kegiatan Telegram di Indonesia, meliputi cara berkomunikasi antara pihak Telegram dengan Kemenkominfo.

Penyusunan SOP ini untuk mencegah aplikasi tersebut disalahgunakan oleh berbagai pihak, terutama untuk kegiatan terorisme. Apabila proses ini selesai, Kemenkominfo akan mencabut pemblokiran. "Kalau sudah selesai semua, kami bisa dengan cepat mencabut kembali pemblokiran Telegram," ujar Rudiantara.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menambahkan, bila proses penyusunan SOP beres, kemungkinan pekan depan pemerintah akan mencabut blokir Telegram. 

SOP yang akan diterapkan ini akan sama dengan perusahaan penyedia platform digital lainnya seperti Twitter, Facebook, Whats App, dan sebagainya.

Khusus untuk Telegram, Kemenkominfo hanya membicarakan propaganda terorisme dan konten negatif lainnya di public channel .  Sementara itu, terkait jalur percakapan pribadi, Indonesia pun akan melindungi kerahasiaannya. 

"Pada intinya, pemerintah mau membangun kerja sama yang baik bagi penyedia untuk memberikan layanan yang terbaik juga untuk masyarakat," ujarnya.

Durov mengunjungi Rudiantara dengan pakaian kasual yang terlihat santai berupa kaos warna hitam, celana training warna senada dan sepatu pantofel hitam bertali. Sementara Rudiantara berpakaian kemeja putih. 

Sebelum konferensi pers digelar, Durov dan Rudiantara berdiskusi sekitar dua jam. Pembicaraan keduanya diselingi makan siang di kantor Kemenkominfo.  Rudiantara sempat menggunggah foto mereka sembari makan siang di akun Twitter miliknya @rudiantara_id.

"Makan siang dengan Pavel @durov CEO Telegram. Nasi hijau, bakwan jagung, gurame goreng, sayur genjer, udang sambal," bunyi cuitan Rudiantara. 

Artikel Terkait
Sementara laman pihak ketiga penyedia konten negatif di WhatsApp telah lebih dulu diblokir.
Grab dan Inkoppol sebelumnya telah bekerja sama untuk menyediakan beberapa titik penjemputan taksi di Bandara Soekarno Hatta.
Ada hampir 30 juta situs pornografi yang beredar di internet. Sedangkan situs yang bisa diblokir baru mencapai sekitar 700 ribu.