Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta akan terus berlanjut dan tak dapat dihentikan.
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Katadata

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan proyek reklamasi Pulau C, D dan G di wilayah utara Jakarta akan terus berlanjut dan tak dapat dihentikan. Luhut mengatakan semua persyaratan yang diwajibkan kepada pengembang, khususnya di Pulau C dan D, telah dipenuhi.

"Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan atau tidak membolehkan proses disana. Konsep secara menyeluruh sudah disajikan, dan tidak ada yang bisa challenge kami," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (13/9).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Khusus Pulau C dan D, pengembang telah memenuhi persyaratan yang terdiri dari 11 poin yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Baca: Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi Pulau C dan D)

Adapun terhadap Pulau G, Luhut mengatakan proses persyaratan sedang dalam tahap finalisasi. Rencananya, keputusan terkait pencabutan moratorium Pulau G akan diambil pekan depan. (Baca: Pulau G Ganggu PLTU Muara Karang, Izin Reklamasi Masih Dikaji)

"Mengenai Pulau G lagi difinaliasi, kami berharap minggu depan selesai," kata Luhut. Rencananya Kemenko Maritim akan mengambil keputusan mengenai Pulau G pada Rabu (20/9) mendatang. (Baca: Atasi Dampak Reklamasi, Pulau G Diminta PLN Bangun Jalur Pipa Khusus)

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengaku bahwa semua dokumen persyaratan Pulau G sudah selesai. Hal itu disampaikan melalui surat kepada KLHK dengan tembusan kepada Kemenko Maritim.

"Dinas LH DKI menyatakan semua persyaratan teknis sudah dipenuhi. Tinggal keputusan pemerintah pusat," kata Ridwan. (Baca: KPK: BPN Terburu-buru Terbitkan Sertifikat Reklamasi Pulau C dan D)

Luhut menyatakan, dari proyek reklamasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat tambahan kontribusi sebesar 15% dari reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, kata Luhut, Pemprov DKI diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 77,8 triliun atas kontribusi tambahan tersebut.

"Saya pikir ada baiknya setelah saya dalami bahwa pemda akan dapat 15% dari reklamasi itu," kata Luhut. .(Baca: Anies Setop Reklamasi, Luhut: Jangan Lari Jika Jakarta Tenggelam)

Luhut menilai kontribusi tersebut dapat dijadikan modal pemerintah dalam membangun proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Nantinya, NCICD akan berintegrasi dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Dalihnya, permukaan tanah Jakarta Utara dari waktu ke waktu semakin menurun. Alhasil banjir rob dapat semakin tinggi tanpa adanya Giant Sea Wall tersebut. "Karena sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda penurunan Jakarta akan terus berlanjut," kata Luhut.

Ridwan Djamaluddin menambahkan, jika dana kontribusi tambahan tersebut didapatkan Pemprov DKI, maka pemerintah pusat bisa menghemat biaya pembangunan Giant Sea Wall.

Bahkan, pemerintah bisa hanya mengeluarkan Rp 6 triliun untuk proyek senilai Rp 131 triliun tersebut jika ditambahkan pula biaya sewa, konsesi, dan bantuan pengelola.

"Kalau ditanggung APBN saja memberatkan negara dan tidak adil bagi masyarakat Indonesia di luar Jawa," kata Ridwan.

Artikel Terkait
Empat Menteri Koordinator meminta peningkatan anggaran untuk APBN 2018.
Luhut Pandjaitan menyatakan tak ada kontrak jual beli gas alam cair dengan Singapura. Dia mengatakan akan menggunakan LNG dari dalam negeri.
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai pada 2019. Saat ini pemerintah tengah membicarakan proses pembagian divestasi saham antara pusat dan daerah.