Dinkes DKI Duga Kantin Perkantoran Jadi Sumber Penyebaran Covid-19
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menduga lonjakan penyebaran virus corona atau Covid-19 pada klaster perkantoran terjadi saat jam istirahat. Alasannya, saat jam makan siang penumpukan orang terjadi di kantin-kantin perkantoran, di mana protokol kesehatan sulit diterapkan secara ketat.
Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti mengatakan pemerintah sebenarnya telah memperhitungkan sektor-sektor yang memiliki pengaruh ekonomi besar dan potensi penularan Covid-19 yang kecil untuk dibuka lebih awal. Protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus pun telah diterapkan di perusahaan dengan ketat.
"Artinya kalau terjadi klaster lebih dari dua kantor harus ada intervensi pemerintah dengan melakukan pengalihan layanan ke online dan penutupan kantor sementara. Ini sudah dilakukan," kata Widyastuti dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (6/8).
Namun penerapan protokol kesehatan menurutnya sulit diberlakukan saat kondisi tertentu, misalnya saat istirahat makan siang di perkantoran. Sebab pada jam istirahat orang melepas maskernya untuk makan siang, sehingga otomatis protokol kesehatan pun longgar.
Secara umum Widyastuti memandang kesadaran masyarakat tergolong rendah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari jumlah denda yang dikumpulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang telah mencapai Rp 2 miliar.
Widyastuti juga menilai upaya menekan penyebaran virus corona di Jakarta tidak akan berhasil tanpa adanya penerapan kebijakan yang sama di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Kendala utama adalah mensinergikan kebijakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), karena setiap hari kondisi sebelum pandemi corona ada 2,5 juta orang hilir mudik ke Jakarta," ujarnya.
Mobilitas masyarakat yang masih sangat tinggi antar wilayah di Jabodetabek ini membuat kebijakan PSBB sulit dilanjutkan ke fase transisi selanjutnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara total 31 perkantoran terkait pencegahan virus corona hingga Rabu (5/8). Sebanyak 28 kantor ditutup karena ditemukan kasus Covid-19, sedangkan tiga lainnya karena melanggar protokol pencegahan.
Dari data yang diterima Katadata.co.id dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah, lokasi perkantoran terbanyak ditutup berada di Jakarta Pusat yakni delapan lokasi.
Kemudian di Jakarta Selatan dan Timur masing-masing sebanyak tujuh kantor telah disetop operasinya untuk sementara. Lalu, di Jakarta Utara ada empat lokasi perkantoran yang ditutup dan dua titik perkantoran di Jakarta Barat juga telah setop beroperasi.
Andri sebelumnya mengatakan perusahaan ditutup selama tiga hari guna melakukan sterilisasi dan menyemprot disinfektan. Ia menjelaskan penutupan bukan berarti seluruh gedung perkantoran tersebut terpapar virus corona.
Sementara itu Ketua Umum Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) Koesmadi Priharto meminta masyarakat turut menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, untuk mencegah potensi bertambahnya pasien.
Sebab sebagian besar tenaga medis di Jakarta telah mengalami kelelahan akibat menangani kasus Covid-19. Imbasnya, 80% pasien lain yang tidak terpapar virus tak mendapatkan perhatian secara maksimal.
"Pasien corona ini jumlahnya hanya 10-20% dari total pasien, tapi konsentrasi tenaga medis terserap seluruhnya untuk Covid-19. Terus terang ini sangat melelahkan," kata Koesmadi.
Kondisi kian diperburuk lantaran ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani jumlah ledakan pasien virus corona. Tercatat persentase rasio tempat tidur turun 35-40%, sementara beban operasional naik 30-40%.
