PSBB: Berita Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkini

Keputusan akhir pemerintah Inggris mengakhiri lockdown dan kewajiban menggunakan masker akan diumumkan secara resmi pada 12 Juli 2021.

Market Movers membahas strategi investasi apa saja yang dapat dilakukan di masa PPKM darurat.

Pemerintah merilis aturan lengkap PPKM darurat di Jawa dan Bali yang akan berlaku pada 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali.

Restoran dan tempat makan juga tidak melayani dine in saat PPKM darurat. Pelaku perjalanan jarak juga harus menunjukkan kartu vaksin.

Keputusan PPKM darurat di Jawa dan Bali diambil Jokowi setelah berdiskusi dengan para Menteri, ahli kesehatan, serta kepala daerah.

Dalam PPKM darurat sejumlah kegiatan seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, peribadatan, hingga transportasi akan dibatasi.

Syarat hasil tes PCR dan kartu vaksin ini juga berlaku bagi pengguna transportasi jarak jauh lainnya, seperti bis dan kereta api, selama pemberlakuan PPKM darurat.

Luhut mengusulkan supermarket, pasar tradisional, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 selama PPKM darurat. Kapasitasnya juga dikurangi 50%.

Tahun lalu pemerintah menerapkan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pada awal 2021 kebijakannya menjadi PPKM dan akan menjadi PPKM darurat. Apa bedanya?

PPKM darurat akan berlaku pada 45 Kabupaten/Kota dengan nilai assessment 4 dan 76 kabupaten dan kota dengan assessment 3 di Jawa dan Bali.

Jokowi mengatakan kunci dari pemulihan ekonomi ialah menyelesaikan Covid-19. Meski demikian, Presiden menyampaikan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan.

Jokowi mencatat ada 44 kabupaten/kota di 6 provinsi Jawa dan Bali yang memerlukan penanganan khusus untuk memutus rantai Covid-19.

Sejumlah aktivitas seperti sekolah tatap muka hingga peribadatan di luar rumah berpotensi ditiadakan dalam PPKM darurat. Meski demikian rencana ini masih dalam tahap pembahasan.

Kemenko Maritim dan Investasi membenarkan bakal adanya pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, ketentuan teknis pelaksanaan PPKM mikro darurat masih simpang siur.