Jokowi Ungkap Alasan Tunjuk Prabowo Pimpin Pengembangan Lumbung Pangan

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin dalam pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
13 Juli 2020, 21:20
Jokowi, Prabowo Subianto, lumbung pangan, ketahanan pangan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menyebut tugas Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tak hanya mencakup alat utama sistem persenjataan.

Presiden Joko Widodo membeberkan alasannya menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin dalam pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah. Menurut Jokowi, tugas Menteri Pertahanan tak hanya urusan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

"Ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7).

Pengembangan lumbung pangan nasional ini merupakan langkah mengantisipasi krisis pangan dunia. Apalagi, Badan Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization/FAO telah memperingatkan adanya ancaman tersebut ketika dunia dilanda pandemi Covid-19.

Dengan adanya lumbung pangan nasional, Jokowi menilai Indonesia akan memiliki cadangan pangan strategis ke depannya. "Sehingga nanti kalau misalnya kekurangan beras, ya tanam padi. Kalau kekurangan jagung, ya tanam jagung," kata Jokowi.

(Baca: Pengamat Nilai Lumbung Pangan Belum Berbasis Kajian Ilmu Pengetahuan)

Prabowo tak akan bekerja sendirian dalam mengembangkan lumbung pangan nasional, tetapi juga akan dibantu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Nanti urusan pertanian yang lain, pangan yang lain, ya tetap Menteri Pertanian," kata dia.

Rencananya, ada 165 ribu hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah yang bisa diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional. Saat ini sudah ada 85.500 hektare lahan yang sudah berproduksi tiap tahunnya.

Pengembangan kawasan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah akan dilakukan oleh basis korporasi petani. Sedangkan pekerjaannya akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan.

(Baca: Antisipasi Ramalan FAO, Mentan: Produksi Beras 2020 Surplus 6 Juta Ton)

Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok. Mereka akan terlebih dahulu difasilitasi, baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya oleh pemerintah.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait