Pengusaha Desak Pemerintah Percepat Pengadaan Vaksin Gotong Royong
Pengusaha meminta pemerintah untuk mempercepat kedatangan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong atau mandiri. Program vaksinasi oleh swasta ini belum terlaksana lantaran masih menunggu kedatangan vaksin.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mempercepat kedatangan vaksin untuk vaksinasi mandiri. Jika vaksin tersebut datang terlambat, maka masyarakat dan perusahaan akan memilih untuk mengikuti program vaksinasi gratis dari pemerintah.
"Ini harus dipercepat, sehingga bisa terlaksana pada kuartal kedua ini," kata Hariyadi dalam Indonesia Macroeconomic Update 2021, Kamis (8/4).
Hariyadi mengatakan, sudah banyak pegawai di perusahaannya yang mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Dengan demikian, menurut dia, vaksinasi mandiri tak akan efektif mengurangi beban pemerintah jika terlalu terlambat.
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, pihak swasta memang perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam pendistribusian vaksin. "Namun, pemerintah saat ini memiliki prioritas vaksinasi mulai dari lansia dan sektor tertentu yang penting buat ekonomi," ujar David dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah, menurut dia, harus mampu bekerja sama dengan produsen global untuk mempercepat kedatangan vaksin. Namun, pengembangan vaksin merah putih yang saat ini berada dalam tahap pengujian penting. "Ini mengantisipasi varian baru corona yang sudah muncul di Tanah Air dan memakan korban," kata dia.
Di sisi lain, David menilai sektor swasta harus koperatif dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri. Dengan demikian, program vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan target pemerintah.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi mandiri hingga saat ini memang belum terlaksanaan. Penyediaan vaksin untuk program tersebut saat ini menjadi tanggung jawab PT Bio Farma.
"Yang tahu itu Biofarma karena mereka yang mencari vaksinnya," ujar Siti kepada Katadata.co.id, Kamis (8/4).
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan komitmen 35 juta vaksin untuk program vaksinasi mandiri atau gotong royong dari tiga merek vaksin Covid-19, yakni Sinopharm, CanSino, dan Sputnik V.
"Kami mengacu pada Permenkes nomor 10 tahun 2021, mekanismenya nantikerja sama dengan Kadin untuk proses registrasinya," ujar Honesti dalam rapat kerja bersama DPR, dikutip dari Antara.
Ia mengatakan semua korporasi yang terlibat dalam vaksin gotong royong ini akan meregistrasikan jumlah karyawan dan jumlah anggota keluarganya. Data tersebut selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk menentukan kebijakan harga hingga layanan vaksinasinya.
"Kami di Bio Farma juga akan melakukan registrasi, tetapi hanya khusus untuk BUMN," ucapnya.
Aturan vaksinasi gotong royong tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga berharap aturan tersebut dapat mengakselerasi program vaksinasi tanpa menambah beban anggaran negara.
"Vaksinasi gotong royong sebagai kerja sama atau gotong royong semua pihak mendorong percepatan pemulihan negeri,” kata Arya, dikutip dari laman pemberitaan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Minggu (28/2).
Berdasarkan Permenkes tersebut, proses vaksinasi gotong royong akan berjalan ketika vaksin sudah tersedia. Pengadaannya akan menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farman. Vaksinasi ini juga tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan pemerintah.
