Buntut Embargo di India, Vaksinasi di Bali Bakal Terlambat 2 Bulan
Pemerintah akan mempercepat proses vaksinasi di Bali agar kekebalan kelompok atauherd immunity bisa segera tercipta. Namun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program vaksinasi akan terlambat dua bulan dari rencana awal.
"Ini akibat adanya blokade dari beberapa negara produsen vaksin," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dalam acara Bali Economic and Investment Forum 2021, Kamis (8/4).
Luhut mengatakan sudah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin untuk mempercepat vaksinasi di Bali. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan ekonomi Bali yang terdampak signifikan oleh pandemi.
Pertumbuhan ekonomi Bali negatif 9,3% pada tahun 2020. Menurut dia, kontraksi tersebut disebabkan besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata, sektor yang paling terdampak Covid-19.
Luhut juga mengatakan ada sejumlah stretegi jangka menengah panjang yang juga disiapkan pemerintah demi mengungkit pariwisata Bali. Pertama, mengembangkan pariwisata kesehatan atau health tourism dengan membuka rumah sakit internasional untuk penanganan penyakit-penyakit spesifik, seperti kanker dan tumor.
"Sudah ada beberapa investor yang berminat. Health tourism dapat memperlama waktu kunjungan wisatawan," katanya.
Kedua, menurut Luhut, melestarikan sumber daya kelautan dan budidaya perikanan, serta pertanian. "Kedua hal tersebut adalah kunci terhadap sustainability industri pariwisata di Bali," katanya.
India tengah mengembargo pengiriman vaksin merek AstraZeneca yang diproduksinya. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, keputusan Negeri Bollywood tersebut membuat pengiriman vaksin tertunda hingga Mei mendatang.
Meski demikian, ia optimistis target kekebalan kelompok lewat vaksinasi terhadap 181,5 juta orang akan tercapai Desember 2021. “Tentunya masih ada waktu kami mempercepat cakupan vaksinasi,” kata Siti dikutip dari Antara, Minggu (4/4).
Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi tetap akan berjalan selama Ramadan. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksinasi lewat suntik tak membatalkan puasa.
Adapun Kemenkes telah memulai pendistribusian 1,1 juta AstraZeneca ke tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. "Sudah didistribusikan, Jawa Timur dan Bali sudah menerima," kata Siti kepada Katadata.co.id, Senin (22/3).
Indonesia bukan satu-satunya negara yang terdampak penangguhan ekspor vaksin Covid-19 dari India. Negara lain di Asia seperti Filipina hingga Korea Selatan juga terkena kebijakan ini dan terpaksa mencari sumber alternatif vaksin lain.
Penghentian sementara ekspor vaksin AstraZeneca dilakukan India untuk memenuhi kebutuhan domestik lantaran negara tersebut kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. "Kami telah memasok lebih banyak vaksin untuk global daripada memvaksinasi rakyat kami sendiri,” kata perwakilan India di Sidang Umum PBB, Nagaraj Naidu pada Jumat (26/3) lalu dikutip dari South China Morning Post (SCMP).
