Pengusaha soal Mogok Nasional: Merugikan Perusahaan dan Masyarakat
Ratusan ribu buruh menggelar mogok nasional di kota-kota industri yang ada di seluruh Indonesia pada Kamis (30/11) menunu Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut aksi demonstrasi tersebut tak hanya merugikan perusahaan karena mengganggu kegiatan produksi, tetapi juga banyak masyarakat.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menjelaskan aksi mogok nasional membuat sejumlah pabrik tak dapat beroperasi. Kemacetan parah juga terjadi di titik-titik lokasi aksi tersebut. "Saya lihat di video juga banyak aksi swipping. Orang yang mau bekerja tidak bisa, ini kita seperti kembali ke zaman dahulu," ujar Bob kepada Katadata.co.id, Kamis (30/11).
Bob menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan buruh tersebut. Menurut dia, kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi justru akan membuat banyak dampak negatif.
"Sejak 2012-2017, rata-rata upah di beberapa daerah terus naik hingga 20%. Padahal, kemampuan setiap perusahaan berbeda. Hasilnya buruh bukan sejahtera, banyak perusahaan yang hengkang," kata dia.
Menurut dia, buruh seharusnya tak menuntut kenaikan UMP yang tinggi. UMP, menurut dia, adalah serendah-rendahnya upah yang diterapkan di suatu daerah. Ia menyarankan buruh untuk melakukan negosiasi upah di tingkat perusahaan.
Bob juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki aturan pengupahan yang merupakan hasil perundingan dewan pengupahan nasional. Aturan tersebut tertuan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Beleid tersebut telah menentukan formula UMP 2024, yakni jumlah antara inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan alfa.
Alfa dalam formula tersebut ditentukan dalam rentang 0,1 sampai 0,3. Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan alfa adalah representasi kontribusi unsur ketenagakerjaan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi.
Bob menekankan perundingan formula tersebut telah melibatkan perwakilan dari pengusaha, buruh, dan pemerintah. "Kenapa momentum perundingan di Dewan Pengupahan Nasional tidak dipakai? Sebenarnya demonstrasi hari ini mau apa?" ujarnya.
Bob mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku pada pekerja yang tidak memiliki masa kerja maupun masa kerja di bawah setahun. Selain tenaga kerja tersebut, Bob menyarankan melakukan musyawarah bipartit antara buruh dan perusahaan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, salah satu tuntutan dalam mogok nasional pada Kamis (30/11) adalah mendesak para gubernur menetapkan besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/walikota. Menurut dia, keputusan UMK di tingkat kabupaten/kota merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, buruh, dan pengusaha. Hal ini berbeda dengan ketetapan upah minimum provinsi atau UMP.
"Kami tidak dilibatkan dalam penetapan UMP," kata dia.
Said mengatakan, buruh juga tidak dilibatkan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Selain itu, menurut dia, besaran kenaikan UMP sesuai PP adalah serendah-rendahnya.
Adapun aksi buruh yang berlangsung hari ini, menurut dia, merupakan mogok nasional awal. Aksi ini dapat berlanjut besok jika penetapan UMK tak sesuai harapan buruh.
