RI Perlu Digitalisasi Industri Pariwisata di Tengah Pandemi Corona
Digitalisasi menjadi jembatan yang menghubungkan pergerakan semua sektor, termasuk pariwisata. Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun menilai perlu digitalisasi pada industri pariwisata Tanah Air untuk meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara setelah covid-19 berakhir.
Digitalisasi tersebut perlu diterapkan dalam upaya promosi pariwisata. "Yang harus dibenahi sekarang strategi komunikasi dan promosi untuk pariwisata karena dunia berubah," kata dia dalam sebuah webinar, Jumat (17/7).
Starategi komunikasi dan promosi secara digital telah diterapkan oleh Tiongkok, Vietnam, hingga Thailand. Cara ini dilakukan tidak hanya untuk menyasar wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara.
Oleh karena itu, ia menilai Indonesia harus segera memperbaiki digitalisasi pada industri pariwisata. Upaya ini perlu segera dilakukan agar potensi kunjungan wisman di Indoensia tidak beralih ke negara lainnya.
(Baca: Pulihkan Pariwisata, RI Promosikan Bali ke Warga Tiongkok)
Hal serupa pun telah dilakukan oleh Kedutaan Besar RI di Tiongkok. Menurutnya, promosi secara digital di Tiongkok telah berhasil meningkatkan daya tarik masyarakat. Sebagai contoh, promosi Bali melalui media sosial Weibo telah menarik minat warganet asal Negeri Tirai Bambu tersebut.
Hingga 17 Juli, tagar Bali di Weibo telah dibaca oleh warganet sebanyak 370 juta kali. Sementara, tingkat kecenderungan baca terkait topik Bali mencapai 358.568 kali hingga 16 Juli.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani pun mengakui pentingnya pengembangan digitalisasi untuk industri pariwisata. Namun, ia menilai pengembangan aplikasi digital dapat berhasil bila dilakukan oleh pihak swasta, bukan dari pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengembangkan aplikasi ITX untuk sektor pariwisata, namun dinilai kurang efektif. "Konsep tidak jelas B-to-C atau apa," ujar dia.
(Baca: Rumitnya Menyambung Napas Industri Pariwisata saat Pandemi)
Oleh karena itu, ia menilai pengembangan aplikasi digital sebaiknya dilakukan oleh pihak swasta. Sementara, pemerintah dapat berperan dengan memberikan dukungan kepada pengembang aplikasi digital, seperti mendukung dalam bentuk pemberian insentif.
Hariyadi pun menilai, para pelaku industri digital telah memiliki kemampuan dalam mengembangan platform terkait pariwisata. Ia juga pernah berdiskusi dengan desa pariwisata yang membuat platform digital dengan berbagai fitur.
"Jadi pemerintah perlu mendorong agar tumbuh para desainer aplikasi digital," katanya.
Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan, pemerintah telah membuat berbagai inisiatif dalam bidang pariwisata. Namun, ia mengakui perkembangan yang dilakukan pemerintah masih minim.
"Seharusnya ada inisiatif yang dilakukan pemerintah lewat BUMN atau ada inisiatif dari masyarakat. Mereka jauh lebih paham," katanya.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 3,8 triliun untuk sektor pariwisata dalam program pemulihan ekonomi nasional. Perincian alokasi anggaran dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.
