Pemerintah Bayar Rp 13 T untuk Pembebasan Lahan Proyek Strategis 2021
Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pendanaan pembebasan lahan di proyek strategis nasional (PSN) sepanjang tahun 2021 hingga 23 Juli mencapai Rp 13,4 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan kinerja dua tahun terakhir.
"Realisasi pembayaran Januari-Juli ini 67% dari realisasi sepanjang tahun lalu. Nilainya bahkan hampir mencapai realisasi sepanjang 2019 yan mencapai Rp 13,877 ," ujar Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara dalam sebuah diskusi virtual, Jumat, (30/7).
Ia menjelaskan, mayoritas dana yang digelontorkan LMAN digunakan untuk pembebasan lahan proyek jalan tol. Nilainya mencapai Rp 11,029 triliun. Pembayaran untuk proyek bendungan sebesar Rp 1,727 triliun, kereta api Rp 384 miliar, irigasi Rp 136 miliar, pelabuhan Rp 43 miliar dan proyek KSPN Mandalika Rp 85 miliar.
Qoswara juga merincikan lima proyek jalan tol yang menyerap anggaran terbanyak. Biaya pembebasan lahan untuk jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu) sebesar Rp 2,1 triliun, diikuti 14 ruas jalan tol trans Sumatera (JTTS) Rp 1,9 triliun, tol Yogyakarta-Solo-NYIA Kulonprogo Rp 1,2 triliun, tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Rp 742 miliar dan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Rp 652 triliun.
Sementara pembiayaan proyek non-tol mayoritas diserap untuk pembangunan bendungan. Bendungan Bener ,menjadi proyek dengan pembiayaan pembebasan tanah paling mahal nilainya Rp 515 miliar, disusul bendungan Karian Rp 326 miliar, proyek kereta api Makassar-Pare-Pare Rp 324 miliar, bendungan Kuningan Rp 183 miliar dan bendungan Leuwikeris Rp 164 miliar.
Qoswara menjelaskan, biaya pembebasan lahan untuk proyek jalan tol lebih mahal dibandingkan bendungan dan proyek lainnya. Ia mencontohkan kebutuhan pembebasan lahan pembangunan proyek jalan tol Yogyakarta-Solo-NYIA Kulonprogo dua kali biaya pembebasan lahan untuk bendungan Bener di Wonosobo. Hal ini, antara lain disebabkan oleh faktor lokasi.
"Jalan tol tanahnya yang dibebaskan biasanya berupa trase. Jadi berupa jalan yang memotong banyak tempat-tempat yang strategis, ototmatis ketika banyak tempat strategis dan lokasinya bagus nilai tanahnya signifikan tinggi." ujarnya.
Qoswara juga mengatakan skema pembiayaan pengadaan lahan sepanjang tahun ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas pembayaran lahan dibayarkan secara langsung oleh LMAN atau 51% dari keseluruhan biaya, tidak lagi mengandalkan mekanisme dana talangan oleh badan usaha.
"Ini tentu hal yang baik karena kita paham keadan BUMN karya yang kurang baik finansialnya dan dengan dana talangan berarti ada uang yang harus dikeluarkan mereka, tentunya dengan pembayaran langsung mengurngi beban dari badan usaha itu sendiri." ujarnya.
Kemenkeu juga melaporkan realisasi pendanaan pembebasan lahan sejak LMAN dibentuk tahun 2016 hingga 23 Juli 2021 tercatat Rp 80,17 triliun. Dana ini dipkai untuk membiayai pengadaan 163.136 bidang tanah di 97 PSN. Sebagian besar realisasi lima tahun tersebut mengalir ke proyek jalan tol Rp 70,87 triliun, proyek bendungan Rp 6 triliun, irigasi Rp 320 miliar, kereta api Rp 2,1 triliun, pelabuhan Rp 700 miliar dan proyek KSPN Mandalika Rp 90 miliar.
