Ekonom Soroti Dampak Negatif Status RI Berpendapatan Menengah Atas
Oleh Rizky Alika, 5 Juli 2020
Ekonom menilai, status negara berpendapatan menengah atas akan membuat pembiayaan utang menjadi lebih mahal.
Kemenkeu: Portal Pengguna Jasa - Simponi PNPB - Rekrutmen
Kementerian Keuangan
-
Pemerintah dan BI Segera Teken SKB Bagi Beban Biaya Pemulihan Ekonomi
Skema pembagian beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah rampung dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).
-
Terbitkan Obligasi di Jepang, Pemerintah Raup Dana 100 Miliar Yen
Pemerintah berhasil menerbitkan lima seri obligasi berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bonds untuk membiayai defisit APBN dan pemulihan ekonomi.
- Makro
Proyeksi Ekonomi RI Melesat Tahun Depan
- Makro
Kemenkeu Alokasikan Rp 3 T untuk Subsidi Peserta Mandiri Kelas 3 BPJS
-
2 Jul 2020
DigitalPotensi Pajak dari Netflix, Spotify, Gim Online Dinilai Tak Maksimal Ekonom menilai, potensi pajak digital tak akan maksimal. Sebab, potensi terbesar justru datang dari produk yang diperdagangkan di e-commerce.
-
2 Jul 2020
MakroRI jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ini Harapan Kemenkeu Pemerintah berharap status baru Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas dapat mendorong investasi di dalam negeri lebih besar.
-
2 Jul 2020
MakroBank Dunia Naikkan Status Indonesia, Apa Keuntungannya? Kenaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dapat mendongkrak kepercayaan serta persepsi investor dan mitra dagang.
-
-
2 Jul 2020
MakroPemerintah dan BI Berbagi Beban Memulihkan Ekonomi Program pemulihan ekonomi menyebabkan defisit anggaran membengkak menjadi 6,34 persen. Beban pembiayaan tersebut dibagi dua antara pemerintah dan Bank Indo
-
1 Jul 2020
DigitalStreaming Film Kena Pajak 10% Mulai Agustus, Netflix: Kami Patuh Produk digital seperti layanan streaming film akan dikenakan PPN 10% paling cepat Agustus. Netflix mengaku selalu mematuhi aturan yang berlaku.
-
30 Jun 2020
MakroDJP Merilis Kriteria Perusahaan Digital yang Wajib Menyetorkan PPN DJP nantinya akan menunjuk perusahaan digital yang wajib memungut dan menyetorkan PPN berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
-
29 Jun 2020
MakroSri Mulyani: Penempatan Dana Pemerintah di Bank BUMN akan Diperpanjang Perpanjangan masa penempatan dana pemerintah di bank BUMN akan dilakukan secara bertahap melalui evaluasi setiap tiga bulan.
