Kemenkeu Sebut Masih Ada Pihak Ketiga Kuasai Aset BLBI Secara Ilegal
Pemerintah menyebut masih ada pihak ketiga yang menguasai aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara ilegal. Namun, pemerintah terus mengupayakan agar aset-aset tersebut segera kembali ke negara.
"Masih ada pihak ketiga yang melakukan okupasi secara melawan hukum atau legal," kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Purnama T Sianturi dalam diskusi dengan media, Jumat (18/3).
Purnama mencontohkan, aset BLBI di Karet Tengsin, Jakarta yang sudah disita Satgas pada September lalu sebelumnya dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah melakukan penguasaan fisik.
Aset di Karet Tengsin itu tepatnya berada di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat seluas 26.928,97 m2 dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat dan non sertifikat. Aset ini tercatat sebagai properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) debitur atas nama PT. Sinar Bonana Jaya (PT SBJ) eks Bank Yakin Makmur (Bank Yama) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APHAT) No. 31 tanggal 13 November 1997.
Adanya pihak ketiga yang menguasai aset negara, sebenarnya bukan hanya pada aset BLBI. Purnama memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan berbagai upaya yurisdiksi dengan mengajukan gugatan perdata atas aset-aset tersebut.
"Ada banyak perkara yang walaupun kami kalah di tingkat pertama, di tingkat akhir di Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung kita menang," kata Purnama.
