BLBI: Berita Bank Likuiditas Bank Indonesia Terkini

Satgas BLBI yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 bertujuan untuk mengembalikan aset negara dari skandal dan utang besar BLBI yang terjadi di masa krisis moneter 1997-1998.

Kemenkeu akan lanjutkan program penanganan hak tagih BLBI dengan alokasi anggaran Rp 10,25 miliar untuk pembentukan Komite Hak Tagih Dana BLBI dan kerja sama dengan AS.

Obligor BLBI Marimutu Sinivasan dicegah kabur ke Malaysia di PLBN Entikong karena memiliki utang US$ 3,9 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.

Satgas BLBI menyita dua aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan total nilai Rp 48,8 miliar.

Satgas BLBI menyerahkan aset sitaan senilai Rp 2,77 triliun kepada sembilan instansi seperti Kemenkeu, MA, Kemenag, BIN, Bawaslu, BPS, Ombudsman, Kemenhan dan Kementerian KKP.

Sebelumnya Hadi Tjahjanto juga berjanji akan melanjutkan penagihan BLBI.

Hadi Tjahjanto mengatakan permasalahan BLBI kerap beririsan dengan problematika tanah yang ditangani Kementerian ATR/BPN.

DJKN mengungkapkan bahwa aset sitaan BLBI milik Tommy Soeharto belum juga laku dilelang hingga saat ini. Penyebabnya karena harga terlalu tinggi hingga dinilai barang bermasalah.

Presiden Jokowi memperpanjang masa tugas Satgas BLBI, karena baru menyita 31,78% dari target total piutang obligor yang akan disita.

Presiden Joko Widodo memperpanjang tugas 3, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Tim yang berada di bawah arahan Menkopolhuman Mahfud MD.

Menkopolhukam Mahfud Md meminta masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang.

Mahfud telah meminta perpanjangan masa tugas Satgas BLBI kepada Jokowi hingga Oktober 2024.

PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS) kembali mengajukan gugatan administratif baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap dua instansi Pemerintah Indonesia.

Satgas BLBI akan melakukan penilaian ulang atas aset sitaan milik Tommy Soeharto.

Satuan Tugas penagihan piutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil Kaharudin Ongko selaku komisaris utama PT Arya Bumi Graha eks Bank Umum Nasional.