Banyak Pejabat Kemenkeu Rangkap Komisaris BUMN, Ini Penjelasan Erick

Agustiyanti
10 Maret 2023, 11:26
Erick thohir, komisaris BUMN, BUMN
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut rangkap jabatan selama ini selalu dikontasikan buruk. Padahal, perwakilan pemerintah dibutuhkan agar BUMN bekerja dengan benar.

Kementerian Keuangan tengah disorot terkait puluhan pejabat yang merangkap sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, keterwakilan pejabat kementerian lain sebagai komisaris di BUMN merupakan bagian dalam proses check and balance.

Erick menjelaskan, keberadaan pejabat sebagai komisaris adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi proses operasional BUMN. Perwakilan dari berbagai kementerian tersebar di berbagai perusahaan BUMN yang terkait dengan koordinasi teknis sesuai tugas dan fungsi kementerian yang bersangkutan.

Advertisement

“Ada dari Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, itu sebua sebagai bagian dari check and balance,"  ujar Erick dalam siaran pers, Jumat (10/3). 

Menurut dia, rangkap jabatan selama ini selalu dikontasikan buruk. Padahal, menurut Erick, perwakilan pemerintah dibutuhkan agar BUMN bekerja dengan benar. Keberadaan pejabat dan wakil menteri di BUMN juga telah diatur dalam UU BUMN. 

"Aturan undang-undangnya diperbolehkan. Saya juga tidak menutup mata, yang penting, yang mewakili di BUMN harus kerja benar. Kalau tidak, ya saya punya hak untuk mencopot," kata Erick.

Erick juga menjelaskan bahwa banyak perusahaan BUMN, seperti di sektor energi, perbankan, infrastruktur, dan logistik, menjalankan penugasan pemerintah. "Karena itu perlu dan wajar ada pengawasan serta supervisi dari kementerian terkait,” katanya.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement