Menimbang Inclusive Closed Loop, Sinergi Besar Pemacu Produksi Pangan

Sinergi ini terdiri dari koperasi, pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan. Model kerja sama ini telah dicoba di Bandung Barat.
Ameidyo Daud Nasution
17 November 2020, 17:00
pangan, inclusive closed loop, kadin
ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww.
Petani memanen tanaman cabainya di Desa Porame, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (1/10/2020). Kadin memperkenalkan sistem baru bernama inclusive closed loop untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Penguatan hilirisasi sektor pangan akan muncul pada helatan Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2020 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 18 hingga 19 November mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengenalkan skema inclusive closed loop untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

Dalam skema ini, petani tak hanya terhubung dengan pemerintah saja namun dengan Lembaga keuangan, perusahaan, hingga ritel. Tujuannya adalah sinergi seluruh mata rantai pertanian agar menciptakan efisiensi dan peningkatan kualitas komoditas.

“Sekarang semua terlibat, dari pemerintah pusat, daerah, koperasi petani, perusahaan pupuk dan bibit, offtake, digital, dan Lembaga keuangan,” kata Ketua Komite Tetap Hortikultura Kadin Indonesia Karen Tambayong saat wawancara dengan Katadata.co.id, Selasa (16/11).

Model inclusive closed loop ini melibatkan empat pihak yang saling terkait yakni korporasi, perbankan, koperasi, dan pemerintah. Perusahaan bertugas membeli hasil panen. Lembaga keuangan akan menyiapkan fasilitas pendanaan dengan bunga rendah hingga asuransi sebagai perlindungan petani dari risiko gagal panen.

Koperasi dalam hal ini mencairkan pinjaman kredit bank untuk petani. Sedangkan pemerintah akan melakukan pendampingan petani baik dari benih, pupuk, mekanisasi, serta teknologi. Regulator juga memastikan ketersediaan lahan, sertifikasi, hingga penyediaan infrastruktur.

“Bahkan pada closed loop di Garut kami menambahkan pihak akademik, sehingga menjadi lima pihak,” kata Karen.

Karen mengatakan sebelum di Garut, pilot project program ini telah berjalan pada komoditas cabai merah dengan luas lahan dua hektare di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.  Beberapa pihak yang terlibat dalam proyek ini antara lain Pupuk Kujang untuk penyediaan pupuk dan PT East West Seed Indonesia (Ewindo) selaku penyedia benih.

Selain itu PT Ranko ikut dalam manajemen pertanian, Paskomnas sebagai offtaker, dan Koperasi Petani Mekarsari sebagai koperasi petani. Hasilnya, produksi cabai di lahan tersebut meningkat dari 8 ton menjadi 12,5 ton atau 56%.

“Jadi ada interaksi dengan swasta karena pendampingan tadi, sehingga ada analisa tanah, benih juga tidak asal-asalan,” kata Karen.

Karen juga berharap dengan model ini, maka akan ada kesesuaian antara pasokan dari petani dan ketersediaan pangan di tingkat pasar. Apalagi menurutnya di masa lalu kerap kali terjadi ketidakcocokan antara tanaman pangan yang ditanam dengan kebutuhan.

“Jadi mulainya harus dari pasar ditarik ke hulu. Petani dulu menanam karena tidak ada koordinasi,” katanya.

Cabai bukan satu-satunya komoditas yang akan dikembangkan dengan model bisnis ini. Karen mengatakan setelah ini pihaknya mencoba pangan lain yakni bawang merah agar pasokannya lancar dan sesuai permintaan pasar.

“Bawang dan cabai termasuk hortikultura strategis yang masuk dalam program strategis pemerintah,” kata Karen.

Adapun Kadin menyasar pendampingan kepada 2 juta petani hingga 2023 mendatang.  Karen berharap selain memacu produksi, petani bisa menghasilkan produk yang bisa diterima pasar luar negeri. “Serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, artinya mengangkat kemiskinan di antara petani,” kata Karen.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperkuat ketahanan pangan dalam negeri di tengah pandemi corona. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk ketahanan pangan sekitar Rp 104,2 triliun pada tahun depan. 

Video Pilihan

Artikel Terkait